Showing posts with label AHOK. Show all posts
Showing posts with label AHOK. Show all posts

Akhirnya Ahok Resmi Mundur ! Simak Alasannya

Mediaone.id - JAKARTA, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok akhirnya menyatakan mundur, setelah didemo ratusan ribu umat islam  dari ratusan ormas kemarin 04/11/2016 yang menyebaban kondisi poliik indonesia semakin memanas.

Keputusan itu diambil setelah Ahok mengikuti saran seseorang bawahannya. Keputusan itu dilakukan Ahok, Ketika Ahok setibanya di Istana Negara tadi pagi, setelah beliau pulang dari kampanye di daerah Jakarta selatan.

Keputusan Ahok ini dianggap terlalu tergesa-gesa, dengan kenyataan bahwa waktu dan ruang masih tersedia cukup lebar untuk Calon Gubernur nomor urut 2 ini. 

Lantas siapakah orang yang menyuruh ahok mundur ? 

Ternyata orang tersebut adalah Juru Parkir Balai Kota. Ketika mobil Ahok mau parkir, juru parkir berkata, 

"Mundur.. Mundur.. Mundur terus pak..". Ahok pun mengalah dan akhirnya memundurkan mobilnya.

Please jangan tegang, santai ajah okeh ? kepala dingin bisa kan ?Semua bentuk dari demokrasi pasti dapat diselesaikan dengan damai kok :)Bahkan untuk orang-orang yang menyatakan tidak mengakui Demokrasi dan Pancasila-pun. Toh mereka akhirnya mengambil jalan yang demikian.Junjung Demokrasimu dengan santun dan baik ! Keluarkan bebas suara dan pendapatmu! tapi ingat ?

Source : hariansejarah.id 

Hebat ! Jika Menjadi Tersangka, Ini Ancaman AHOK Pada Republik

Mediaone.id - Semakin menjadi-jadi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan siap melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Sumber Waras. Dia mengaku, berani melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan jelas.

"Saya sangat senang, rekor saya sudah nambah lawan BPK. Berarti takdir saya juga lawan oknum KPK. Wah, lengkaplah, top banget republik ini saya lawan semua," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa.

Ahok mengaku bakal melawan lantaran menilai ada oknum BPK yang tendensius terhadap dirinya. Kendati demikian, dia bersyukur dengan perlakuan yang ia terima, termasuk saat menjalani pemeriksaan.

Perlakuan itu, lanjut Ahok, bakal membuka mata masyarakat ada stigma pejabat yang tidak jujur dan berprilaku korup. Namun, bukan dirinya.

Source : nusanews.com

Lindungi AHOK, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ingin Negara Kalah Dengan Umat Islam

Mediaone.id - Mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo yang saat ini sebagai orang nomor 1 RI, telah mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri dalam menghadapi demo besar 4 November di depan Istana menegaskan tidak menginginkan negara kalah dengan rakyat, umat Islam dan demonstran.

Demikian dikatakan mantan anggota Komisi III DPR dan pengacara senior Djoko Edhie Abdurrahman kepada suaranasional, Ahad (30/10).

Kata Djoko Edhie, Presiden Jokowi menganggap Ahok sosok yang sangat penting sehingga perlu melindungi seorang penista agama.

Selain itu, Djoko Edhie memperkirakan lebih dari 10 orang tewas ditembak polisi pada saat demo besar 4 November 2016.itu.

“Menurut perkiraan saya, akan lebih 10 orang yg tewas ditembak polisi pada tanggal 4 November itu,” ungkap Djoko. Kata Djoko Edhie, sejak Orde Baru hanya Harmoko yang lolos dari dugaan kasus penistaan agama karena pengadilan menyatakan tidak terbukti.

“Lainnya semua ditahan dan dihukum berat. Sebab, selain pasal KUHP, penistaan agama praktis dijunctokan ke PNPS 1965 dan 1969, UU Subversif,” pungkasnya.

Source : nusanews.com

Heboh ! Ahok Ancam Bongkar Kecurangan Jokowi Ke Publik

Mediaone.id - Twitter sempat heboh pasca munculnya twit bernada mengancam dari akun @basuki_btp milik Gubernur DKI Jakarta, Ahok.


Akun tersebut mengicaukan ancaman kepada Jokowi.

"Jika Pak Presiden Jokowi izinkan Bareskrim untuk periksa saya, kecurangannya saya ungkap ke publik", tulis akun tersebut 20 Oktober 2016.

Kicauan yang kini telah dihapus, menyisakan jejak digital berupa tangkapan layar yang sempat direkam beberapa netizen.

Salah satu netizen yang kemudian mengunggah tangkapan layar tersebut, bertanya, kesalahan apa yang sudah dibuat Jokowi hingga Ahok berani mengancam sedemikian rupa.

"Ada dosa apa loe pak, kok si Ahok ngancam loe gini @jokowi ? Cc @DivHumasPolri @DPRRI_INFO @HumasPolisi @DPDRI", kicau @Restyies.

Dalam tangkapan layar (screen capture) yang diunggah @Restyies, nampak kicauan bernada ancaman tersebut sudah dikicau ulang sebanyak 2200 kali dan difavoritkan sebanyak 3400 kali.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan dari pengelola akun @basuki_btp mengenai kicauan bernada ancaman kepada Presiden RI Joko Widodo.

Source : portalpiyungan.com

Ini Perbedaan AHOK Dengan Kang Emil Saat Kotanya Dilanda Banjir

Mediaone.id - Cuaca buruk, hujan deras yang mengguyur Kota Bandung, Jawa Barat selama dua jam akhirnya menyebabkan ruas Jalan Pasteur banjir.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil segera bertindak cepat dengan meminta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung untuk standby dan tak lupa meminta

maaf atas banjir yang menggenangi Jalan Pasteur tersebut.

“Hindari Jln Pasteur karena sedang banjir. Tim @dbmpkotabdg sudah di TKP. Insya Allah sedang siap-siap dipasang Tol Air seperti Gedebage yang sekarang tidak banjir. Mohon maaf,” demikian cuit Ridwan Kamil dalam akun twitternya @ridwankamil.

Sikap Kang Emil, begitu sapaan akrab Ridwan Kamil, berbanding terbalik dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Tiap kali Ibukota dilanda banjir, Ahok lebih senang mengelak dan menyalahkan pihak lain daripada harus minta maaf; seperti menyalahkan warga, Lurah, pengembang, pompa air, gubernur sebelumnya, laut, dan bahkan mengatakan ada banjir sabotase dengan kulit kabel.

Source : Portalpiyungan.com

Pengurus RT/RW Bongkar Cara Licik AHOK Untuk Menangkan Pilgub DKI 2017

Mediaone.id - JAKARTA, Pengurus Forum Kemitraan RT/RW seluruh Jakarta membongkar kezaliman yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka menjadi ‘bulan-bulanan’ oleh Gubernur. Bahkan ada yang namanya dikeluarkan dari Kartu Keluarga (KK).

“Makin hari Ahok makin arogan dan zalim. Kami terus-menerus dizalimi. Gubernur juga menggunakan para lurah untuk menekan dan mengintimidasi RT/RW yang tergabung dalam Forum RT/RW. Ancamannya, kalau masih terus bertahan akan dipecat. Lurah yang tidak mau mecat kami, juga akan dipecat.

Kami ke sini untuk melapor dan minta arahan bang Rizal Ramli,” ujar Andi Pane, Presidium RT-RW yang berasal dari Kecamatan Pademangan, Jakut, Senin 22 Agustus 2016.

Pernyataan senada datang dari Agus Iskandar.

Ketua RW 012 Kelurahan Kebon Melati ini mengatakan, namanya sudah dihapus dari data KK. Jadi, dalam KK baru yang diterbitkan pihak kelurahan, yang menjadi kepala keluarga adalah istrinya.

“Penghapusan nama saya dari daftar KK, menyebabkan saya sulit mengurus berbagai keperluan kependudukan. Termasuk tidak bisa mengurus sekolah anak saya. Saya sampai harus membuat surat pernyataan bahwa saya masih hidup di atas materai, agar anak saya bisa melanjutkan sekolah,” ujar Agus.

Sedangkan Haji Maming mengeluhkan adanya peraturan Gubernur yang meniadakan peran RT dan RW dalam pengurusan surat-surat, baik urusan perizinan maupun keperluan kependudukan. Dengan peraturan ini, membuat KTP tidak perlu lagi pengantar bisa langsung ke Kelurahan. Data yang ada menyebutkan, saat ini ada 2 juta warga DKI yang belum memperoleh e-KTP.

“Saya menduga ini bagian dari rencana Ahok untuk memenangi Pilkada. Nanti para pendatang China yang sekarang membanjiri Indonesia dan khususnya Jakarta bisa mengurus KTP supaya bisa ikut mencoblos. Bayangkan, dengan cara ini dia bisa dapat tambahan jutaan suara. Biasanya, kecurangan Pilkada atau Pileg/Pilpres terjadi sejam sebelum penutupan. Saat itu siapa saja boleh mencoblos asal bawa KTP,” katanya.

Source : portalpiyungan.com

Tuduh Presiden Lindungi Ahok, Kapolri Perintahkan Bareskrim Periksa Amien Rais

Mediaone. id - Jakarta,  Mantan Ketua MPR, Amien Rais nampaknya harus
berurusan dengan pihak berwajib usai orasinya yang
menuding Presiden Jokowi melindungi Ahok yang dituduh
menistakan agama Islam lewat Al'quran. Kapolri Jendral
Polisi Tito Karnavian menginstruksikan kepada
Bareskrim agar memeriksa Mantan Ketua MPR itu atas
tuduhannya terhadap Presiden yang merupakan Kepala
negara dan juga Simbol Negara.

Jendral bintang empat itu menganggap orasi yang
dikeluarkan oleh Amien Rais dinilai terprovokativ dan
juga menuding Presiden melindungi Ahok tanpa bukti
yang jelas.

Info Berita Politik Terpanas - Hal inilah yang membuat
Tito menginstruksikan agar Bareskrim untuk segera
memanggil Amien Rais guna dimintai keterangan soal
tudingannya terhadap Presiden Joko Widodo.

Ribuan massa dari berbagai Ormas Islam yang
melakukan aksi demo terhadap Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituding
menistakan agama Islam soal pernyataan dari sang
Gubernur melalui ayat Al Maidah 51.

Amien Rais yang ikut turun kejalan dan bergabung
bersama ribuan massa ormas Islam ikut berorasi agar
Gubernur DKI itu segera ditangkap dan dimasukan
kedalam penjara karena menistakan ayat suci Al'quran.

Namun disela-sela orasinya yang mendesak pihak
berwajib terutama Bareskrim agar segera memeriksa
Ahok. " Presiden Jokowi jangan coba-coba untuk
melindungi Ahok yang sudah jelas-jelas menghina
Agama Islam". begitulah orasi Amien Rais ditengah-
tengah ribuan massa.

Ahok Tidak Mudah Dilengserkan, Anton Medan ke Amien
Rais : Ini Bukan Zaman Soeharto Bos..!!
Ucapan dari politisi dari PAN itu lantas membuat massa
lainnya terprovokasi oleh orasi dari Amien Rais dan
sekaligus membuat massa semakin panas.

Ucapan yang bernada sedikit mengancam dan juga
provokasi inilah yang menjadi alasan kuat bagi
Bareskrim untuk segera memanggil Amien Rais guna
memberikan keterangannya terkait dengan ucapannya
yang dinilai sebagi fitanh yang ditujukan kepada
Presiden.

"Saya sudah menginstruksikan kepada Bareskrim agar
segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan
untuk dimintai keterangannya terhadap tudingannya
itu kepada Presiden" ucap Tito

"Berorasi itu boleh-boleh saja, namun didalam orasinya
terdapat fitnah dan provokatif dengan menuding pak
Presiden melindungi Pak Ahok yang belum terbukti
benar dengan omongannya. Jadi saya kira yang
bersangkutan akan kami panggil untuk dimintai
keterangan" tambah mantan Kepala BNPT itu.(lontebola. com)

Tiga Syarat Dari Din Syamsuddin Untuk Bisa Menerima Maaf Dari Ahok

Mediaone.id - Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Din Syamsuddin menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk kategori penodaan agama.

Din mengaku telah menonton video utuh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu sebelum mengambil kesimpulan tersebut. Kendati begitu, Din mengimbau kepada semua pihak untuk tidak perlu membalas kekerasan verbal yang telah dilakukan oleh Ahok tersebut.

"Saya harus ingatkan sekali lagi, Islam harus memberikan maaf, tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Ahok. Harap kalimat saya ini jangan dipotong ya. Umat Islam harus memberikan maaf kepada Ahok dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Gubernur DKI tersebut. Jadi, Ahok diberikan maaf dengan syarat," kata Din di Nusa Dua, Bali, Rabu 12 Oktober 2016.

Inilah syarat yang diajukan Din Syamsuddin:

(1) Pertama: Ahok harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab, itu telah menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam di seluruh Indonesia.

Untuk permintaan maaf yang telah dilakukan Ahok pada Senin (10/10) kemarin, Din menilai hal itu dilakukan bukan atas dasar kesadaran diri. Ahok seperti masih belum menerima jika ucapannya itu ternyata sudah memasuki wilayah kesucian agama tertentu, dalam hal ini Islam.

"Seorang pemimpin siapa pun dia, tidak

perlu masuk terlalu jauh di wilayah suci sebuah agama. Dan, ini dilakukan Ahok," kata Din.

(2) Persyaratan kedua yang mesti dilakukan Ahok adalah memberi jaminan untuk tidak mengulang hal sama di kemudian hari. Sebab, kata-kata yang dilontarkan Ahok saat bertemu warga di Kepulauan Seribu itu sering diucapkan Ahok di berbagai kesempatan berbeda.

"Saya harus mengklarifikasi hal ini dan saya tidak mau masuk ke hal yang politis. Kepada saya ditunjukkan rekaman lain yang dilakukan Ahok, bukan hanya di Kepulauan Seribu saja, tetapi sudah seringkali dilakukan di tempat lain,” ujar Din.

Din mengaku sudah berkali-kali mempelajari beredarnya tayangan video, baik yang sudah diedit, potongan editing, maupun rekaman video yang utuh atau yang belum diedit. Menurut Din, tidak bisa dipungkiri jika di sana terjadi pelecehan dan penistaan agama yakni kitab suci umat Islam. “Tetapi Islam memang harus memaafkan Ahok," kata Din.

(3) Persyaratan ketiga adalah proses hukum terhadap kasus ini harus tetap berjalan. Menurut Din, kasus ini bukan delik aduan, yang mewajibkan adanya aduan terlebih dahulu agar diproses lebih lanjut. Menurutnya, tanpa adanya aduan dari siapapun, kepolisian bisa memproses kasus ini.

"Memang berat bagi kepolisian untuk memproses kasus ini. Tetapi, mau tidak mau, harus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merasa kitab sucinya dilecehkan dan demi menjaga kondusifitas dan keharmonisan umat beragama," kata Din

Source : portalpiyungan.com

Heboh ! Ulama Ini Katakan Seharusnya Ahok Dibunuh Jadi Sorotan Netter

Mediaone.id - Buntut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok semakin memanas apalagi saat usai disiarkan oleh ILC TV One.

Netizen pun turut menyoroti soal pernyataan dari ulama Kh. Tengku Zulkarnain yang menyatakan bahwa seharusnya Ahok dibunuh dan bahkan hingga dipotong kakinya.

Tanggapan dari ulama tersebut pun memancing untuk sebuah fanspage facebook bernama Catetan MAZ TONI Aka Tante Paku menanggapinya.

Ia menuturkan kalau seorang ulama harusnya bisa membuat suasana yang panas menjadi sejuk, tenang dan damai.

Tetapi, ia mengaku kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Kh. Tengku Zulkarnain yang malah menyulut amarah.[oketerus/mediaone]

Empat Konsep Brilian Ahok Patahkan Program Anies Baswedan

Mediaone.id - JAKARTA, Ahok menyatakan bahwa Ia tak sependapat dengan Anies Baswedan yang menyediakan rumah untuk korban penggusuran Jakarta.

Ahok menegaskan bahwa rusun menjadi pilihan yang sangat tepat. Sebaliknya, kalau menyediakan rumah dengan satu atau dua lantai bukan menjadi solusi karena harga tanah yang sangat mahal.

Ahok pun selanjutnya menawarkan empat buah konsep rumah susun untuk para warga Jakarta.

Konsep I, diperuntukkan bagi masyarakat yang punya gaji sekitar Rp 3 juta. Unit tersebut bakal dibuat dengan ukuran 36 meter persegi.


Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan subsidi lebih dari 80 persen karena 1 unit mencapai angka Rp 200-Rp 250 juta.

“Mampu enggak orang gaji Rp3 juta bayar cicil Rp200 juta. Tanpa bunga aja enggak sanggup kok. Makanya kami mau buat satu model yang kami subdisi habis. Hanya bayar Rp5 ribu-Rp15 ribu,” jelas Ahok. Seperti dikutip dari laman okterus.com

Rusun dengan jenis ini bakal dilengkapi dengan fasilitas KJP, bus gratis dan juga dokter.

Konsep II, rumah susun dengan harga kost. Rusun tersebut bakal dibangun di atas terminal atau stasiun LRT dan MRT.

Hunian dengan jenis ini diperuntukkan untuk para pekerja yang punya rumah di kawasan penyangga. Tujuannya adalah untuk dapat menghemat waktu dari para pekerja.

Konsep III, rusun seperti ini diperuntukkan untuk masyarakat yang punya gaji sekitar Rp 10 juta ke atas. Rusun ini bakal dijual dengan sistem cicilan yang tak menghitung harga tanah.

“Tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain,” ucap Ahok.

Rusun tersebut hanya dapat dijual usai 20-30 tahun, itu pun ke Pemda dengan harga sesuai dengan NJOP yang berlaku.

Konsep IV, untuk yang terakhir, ditawarkan untuk para pemilik tanah yang bersedia untuk tanahnya dibangun apartemen sehingga untuk pemilik bisa mempunyai SHM.

“Kamu boleh jual, boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah,” ungkap Ahok.

Tawaran untuk 4 konsep ini merupakan respons dari gagasan cagub DKI Jakarta,Anies Baswedan yang dianggap keliru dalam membuat program.

Ia bakal membuat skema kredit untuk masyarakat miskin supaya bisa mempunyai hak atas rumah yang ditinggalinya. Ia menyesalkan karena warga terus-terusan menyewa rumah hingga puluhan tahun.

“Tapi masa menyewa 40 tahun? Menyewa 30 tahun? Itu salah satu yang ingin kami perbaiki. Jadi kami ingin agar masing-masing kita itu memiliki kesempatan, memiliki hak atas rumah,” ucap Anies Baswedan kemarin.

Hina Al-Qur'an, 'Golkar' : Tidak Ada Yang Salah Dengan Pidato Ahok

Mediaone.id - Pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal surat Al Maidah ayat 51 menuai polemik. Golkar, partai yang mengusung Ahok maju di Pilgub DKI 2017 pasang badan membela.

"Menurut saya tidak ada yang salah dengan pidato itu. Saya sudah dengarkan berulang kali, perlahan-lahan, tidak ada yang salah," kata Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono kepada detikcom, Jumat malam (7/10/2016).

Agung menilai pernyataan Ahok bukan mempermasalahkan ayat Alquran, tetapi oknum tertentu. Menurut dia ada pihak yang sering menggunakan ayat dari kitab suci untuk mendeskreditkan calon gubernur tertentu.

"Jadi bukan ayatnya, tapi orangnya," imbuh Agung. seperti dilansir laman berita detik.com

Terkait polemik ini, Agung menegaskan Golkar akan tetap bersama Ahok. Partainya tidak akan mengevaluasi dukungannya untuk Ahok dalam Pilgub DKI 2017.

"Kalau ada kader Golkar yang bilang akan mengevaluasi dukungan, berarti dia bicara atas nama sendiri. Saya sudah diskusi dengan Novanto (Ketum Golkar Setya Novanto) bahwa partai tidak akan mengevaluasi, apalagi sampai menggelar rapat pleno terkait dukungan untuk Ahok," tegas Agung.[beritaislamterbaru.org]

Jika Ahok Tak Diadili, Pasukan Berani Mati Siap Tumpahkan Darah

Mediaone.id - Sejumlah ormas Islam beserta Pasukan Berani Mati Front Pemuda Islam Indonesia menggelar deklarasi di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta Pusat, Senin (10/10) petang.

Dalam deklarasi tersebut Mereka menuntut MUI melakukan teguran keras kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dinilai telah menghina kitab suci Al-quran.

“Sebagai negara hukum artinya hukum merupakan panglima. Tapi MUI harus mengeluarkan fatwa supaya hal ini tiak terulang,” kata Koordinator Pusat Pasukan Berani Mati, Gusrin Lessy, di kantor MUI.

Seperti dikutip dari laman beritaislamterbaru.org, Gusrin menegaskan, pihaknya menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Meski begitu pihaknya akan mengawal kasus ini dan mempercayakan proses hukum yang ditangani pihak kepolisian.

Dirinya menegaskan, apabila negara ini tidak hadir dalam hal penistaan Alquran, maka pasukan berani mati siap menumpahkan darah demi kebenaran atas apa yang diucapkan oleh Cagub Incumbent yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem tersebut.

“Karena itu ketika hukum di Indonesia tak bisa ditegakkan, maka darah kami akan kami tumpahkan,” tegasnya.

HIna Al-Qur'an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nyatakan Sikap Untuk AHOK


Mediaone.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum.

Pernyataan sikap ini diteken oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar. Abbas pada Selasa (11/10/2016). Ada 5 sikap yang dinyatakan dan 5 poin rekomendasi yang diajukan MUI. 

"Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," demikian bunyi pendapat dan sikap keagamaan MUI. 


Sepertidikutipdari detik.com, Berikut isi lengkap dari Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia: 


Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. 

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum 


DR. KH. MA'RUF AMIN 
Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

Jadi sekarang masyarakat muslim tinggal menunggu bagaimana respon aparat yang dimaksudkan oleh MUI di atas, apakah mampu menjalankan tugasnya secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional. 

 


Ustadz Arifin Ilham Layangkan Surat Terbuka Untuk AHOK

Bapak Ahok terhormat ;

Kami sudah menyaksikan dan mendengar sikap dan perkataan bapak sebagai gubernur yang tidak lama akan bapak tinggalkan selamanya insyaAllah. Dan itu bukan karena hanya banyak rakyat tidak memilih bapak, tetapi karena sikap bapak yang memang belum pantas menjadi gubernur, bahkan RT pun belum pantas pada negeri yang beradab penuh tata kerama ini.

Bahasa bapak sangat kasar, dan itu bahasa orang orang yang tidak cerdas dan terdidik. Menjadi contoh buruk bagi generasi bangsa mulia ini. Sungguh seorang yang gampang marah menunjukkan "dhoful aqli wa quwwatul hawa" lemahnya akal dan kuatnya nafsu.

Sungguh sikap bapak sangat membahayakan persatuan dan kedamaian bangsa damai beradab ini, bapak sudah menjadi provokator kerusuhan, membuat preseden sangat buruk bagi generasi bangsa ini. Semua sudut dan media mulai semakin menyadari alangkah bahaya sikap arogansi bapak yang intolerensi ini.

Tidak ada belas kasihan pada rakyat jelata yang mestinya menjadi karekter utama pemimpin yang mulia. Pernahkah bapak bayangkan kalau yang digusur itu rumah bapak, orang tua bapak, anak anak bapak...? Lantas dimana hati nurani bapak?

Bapak hanya berpihak kepada para kelompok pemodal, dan demi mereka dan nafsu bapak, bapak menggadaikan kehormatan dan merendahkan diri bapak sendiri.

Sikap arogon bapak membuat umat seagama dengan bapak pun tidak menyukai bapak. Teman teman Kristiani saya bilang, "Bukan penganut yang baik".

Kini bapak sudah menghinakan keyaqinan kami. Semakin jelas kebencian bapak pada kami umat Islam. Bahkan bapak juga pernah mencibir keyaqinan bapak sendiri. Bapak sudah melanggar KUHP pasal 156a tentang PENISTAAN AGAMA.

Pilihan kami berdasarkan keyaqinan iman kami adalah haq kami yang dilindungi undang undang negeri kami. Haram bagi kami memilih pemimpin kafir dalam Surah Al Maidah ayat 51 adalah haq kami, keyaqinan kami dan pilihan kami.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin mu sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim" (QS Al Maidah 51)

Sikap dan perkataan bapak menunjuk siapa bapak sebenarnya. Kalau sekarang rating elektabilitas bapak turun dratis juga karena sikap bapak yang arogan dan intoleren. Dan sungguh sejuta hikmah Allah berikan pada kami, kini umat jadi faham sekarang surah Al Maidah ayat 51, dan semakin mengenal siapa bapak sebenarnya.

Dan kini karena sikap kelakuan bapak sendiri, bapak menjadi musuh semua umat beragama, semua etnis, semua suku di negeri yang aman dan damai ini.

Dan sungguh hamba yang beriman yang mencintai Allah dan RasulNya, yang menjadikan Alqur'an dan Sunnah nabiNya sebagai pedoman hidup sangat marah sekali dengan hinaan bapak, sangat marah sekali, tetapi kami tetap bersabar sampai batas takdirNya.

Kami tetap menghormati keyaqinan bapak, alangkah tolerennya umat Islam yang mayoritas masih sabar menyaksikan sikap sifat bapak seperti ini, dan haram bagi kami menghina keyaqinan bapak, dan kami diajarkan untuk menghormati perbedaan keyaqinan, bersikap jujur, amanah, berkata santun, penyayang belas kasih terutama pada rakyat jelata, bahkan kami diajarkan untuk mendoakan agar hiadayah Allah berikan untuk bapak.

Allahumma ya Allah kuatkan iman kami, tetapkan kami dalam kesabaran dalam da'wah ini, dan satukan, rapatkan barisan kami, jadikanlah kami umat teladan di negeri yang kami cintai Indonesia ini.

Dari anak bangsa yang merindukan pemimpin yang bertaqwa, berakhlak mulia, amanah, rendah hati, penyayang, teladan dan sangat mencintai rakyat negeri tercinta ini.

Muhammad Arifin Ilham

Oktober 2016 Akhirnya 'Ahok Jadi Tersangka'

Mediaone.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik memprediksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan terjerat kasus dugaan korupsi, bahkan sebelum mantan Bupati Belitung Timur itu sempat ikut berlaga di Pilkada DKI 2017 mendatang. 

Taufik menyebut, dugaan korupsi yang akan menjerat Ahok itu terkait dengan masalah pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI yang sempat heboh akibat audit dari pihak BPK beberapa waktu lalu.

"Kita berdoa saja supaya Oktober besok (Ahok jadi) tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK, enggak bisa lepas itu," ujar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/9).

Taufik memastikan, minggu depan BPK akan langsung melimpahkan berkas hasil investigasi mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya bahkan meyakinkan, jika hasil investigasi dari audit BPK itu merupakan permintaan langsung dari pihak KPK sendiri.

Untuk itu, Taufik menyarankan agar Ahok jangan terburu senang dulu atas rencananya maju di Pilkada DKI 2017 mendatang walaupun Mahkamah Konstitusi telah merubah undang-undang terkait Pilkada yang meringankan persyaratan bagi para bakal calon independen.

"Saya meyakini itu permintaan KPK. Karena kalau itu permintaan KPK, maka itu akan diterusin, gitu lho. Pasti itu," ujar Taufik.

"Jadi cara berpikirnya harus diubah. Jangan berpikir seolah-olah pasti menang. Enggak bakal menang Ahok, coba aja," pungkasnya.

Diketahui, polemik mengenai pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras ini, awalnya merupakan temuan BPK dalam auditnya terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014. Hal itulah yang membuat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dalam pengelolaan anggarannya tahun 2014 lalu.

BPK menuding bahwa Pemprov DKI melakukan pemborosan anggaran, mencapai Rp191 miliar dalam APBD DKI 2014. Selain itu, dalam laporan hasil pemeriksaannya BPK menemukan 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun, dari laporan keuangan DKI yang dinilai merugikan negara.(beritateratas.com)

Sylviana Murni-Agus Harimurti Yudhoyono Akan Tantang Ahok

Mediaone.id - Sylviana Murni yang menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta akan izin mengajukan pengunduran diri kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sylviana diajukan menjadi bakal calon wakil gubernur oleh Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN.


"Saya mesti mundur dulu, saya lapor Pak Gubernur, saya harus profesional. Saya izin untuk mundur (mengundurkan diri dari PNS)," kata Sylviana saat dihubungi wartawan, Jumat (23/9/2016).
Sylviana memastikan tidak akan menjadi kader partai politik meskipun akan mendampingi Agus Yudhoyono pada Pilkada DKI.
Rencananya Sylviana akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, setelah Maghrib petang ini. Sedangkan untuk tes kesehatan, Sylviana masih harus menunggu kesiapan tim.
"Saya masih banyak dokumen yang harus diselesaikan. Hari ini saya mau mempersiapkan dokumen," kata Sylviana.
Sylviana diajukan menjadi pasangan Agus Harimurti Yudhoyono maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka akan menantang bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Source : Kompas.com

tes