Showing posts with label Tokoh. Show all posts
Showing posts with label Tokoh. Show all posts

Naudzubillah ! Nusron Akhirnya Mengaku Dirinya Rela Menjual Akidah Dan Agamanya Demi Jabatan

Mediaone.id - Jakarta, Politisi Nusron Wahid alias Nusron Purnomo ternyata mengakui jika dirinya memang menggadaikan akidah dan agamanya demi jabatan dan materi.

Hal ini terungkap dari percakapan antara salah satu awak media dan Nusron yang kebetulan bertemu dalam satu kesempatan di sekitar wilayah Semanggi, dan hasil percakapan tersebut dishare oleh akun facebook atas nama Hendra Budiyanto.

Dalam percakapan tersebut, Nusron yang ditanyakan terkait dengan pembelaannya kepada Ahok soal penistaan agama, mengakui jika dirinya sengaja dan sadar jika hal itu dia lakukan karena takut dipecat dari kader Golkar.

Bahkan Nusron mengatakan jika dirinya nanti tidak akan memilih Ahok sebagai Gubernur DKI, karena persoalan kepentingan maka dirinya berani untuk menjual diri dan agamanya kepada Ahok dan pendukungnya.

Namun percakapan tersebut rupanya tidak terlalu lama, dikarenakan Nusron harus segera bergegas karena mobil yang menjemputnya sudah tiba.

“Benar tidaknya percakapan tersebut, namun kenyataannya Nusron memang telah menjual diri dan akidahnya, apapun alasannya jika nanti dia tidak akan memilih Ahok, namun saya berani katakan Nusron adalah manusia hina karena agamanya saja “dijual” demi perutnya,” ujar Darwis salah satu tokoh pemuda muslim asal Maluku Utara

Berikut hasil percakapannya :


Source : nusanews.com

Terkait 4 November 2016, Usai Ditemui Habib Rizieq Begini Tanggapan Fadli Zon

Mediaone.id - Fadli Zon Wakil Ketua DPR menerima aspirasi delegasi ulama dan tokoh agama terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bahkan, Fadli menyatakan akan ikut turun dalam aksi damai 4 November 2016 di Istana Negara.

“Pertama saya sampaikan terima kasih kehadirannya. Lalu, Insya Allah, ajakan aksi pada 4 November, saya siap (hadir, red),” kata Fadli Zon, Jumat (28/10/2016).

Fadli ditemani Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima delegasi yang dipimpin Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq.

Fadli mengatakan kesediaannya ikut dalam aksi itu karena merupakan permintaan rakyat, dan bertujuan untuk menegakkan hukum.

Sehingga, lanjutnya, tidak ada kaitannya dengan isu SARA maupun Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penegakan hukum, tegas Fadli, tidak boleh pandang bulu. Termasuk dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

“Kesetaraan di dalam hukum nggak pandang bulu. Siapapun, dari presiden sampai tukang becak semua sama. Kalau salah harus dihukum,” tegasnya.

Karena itu, politikus Gerindra ini berjanji akan meneruskan aspirasi ulama dan tokoh agama tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

“Aspirasi ini saya akan teruskan. Saya bisa surati presiden sekaligus klarifikasi apakah ada intervensi presiden. Saya juga ingin bicara ke polisi terkait tanggal 4 November. Ini merupakan aspriasi dan tujuannya damai,” jelas Fadli.

Ia menegaskan, masalah Ahok harus dituntaskan lewat proses penegakan hukum yang jelas.

“Ini sudah jelas ada penistaan agama maka kepolisian harus tindak lanjuti secara objektif, imparsial dan profesional. Insya Allah pada 4 saya akan bergabung dengan bapak ibu sebagai satu wujud pelaksanaan penegakan hukum,” pungkasnya.

Tuduh Presiden Lindungi Ahok, Kapolri Perintahkan Bareskrim Periksa Amien Rais

Mediaone. id - Jakarta,  Mantan Ketua MPR, Amien Rais nampaknya harus
berurusan dengan pihak berwajib usai orasinya yang
menuding Presiden Jokowi melindungi Ahok yang dituduh
menistakan agama Islam lewat Al'quran. Kapolri Jendral
Polisi Tito Karnavian menginstruksikan kepada
Bareskrim agar memeriksa Mantan Ketua MPR itu atas
tuduhannya terhadap Presiden yang merupakan Kepala
negara dan juga Simbol Negara.

Jendral bintang empat itu menganggap orasi yang
dikeluarkan oleh Amien Rais dinilai terprovokativ dan
juga menuding Presiden melindungi Ahok tanpa bukti
yang jelas.

Info Berita Politik Terpanas - Hal inilah yang membuat
Tito menginstruksikan agar Bareskrim untuk segera
memanggil Amien Rais guna dimintai keterangan soal
tudingannya terhadap Presiden Joko Widodo.

Ribuan massa dari berbagai Ormas Islam yang
melakukan aksi demo terhadap Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituding
menistakan agama Islam soal pernyataan dari sang
Gubernur melalui ayat Al Maidah 51.

Amien Rais yang ikut turun kejalan dan bergabung
bersama ribuan massa ormas Islam ikut berorasi agar
Gubernur DKI itu segera ditangkap dan dimasukan
kedalam penjara karena menistakan ayat suci Al'quran.

Namun disela-sela orasinya yang mendesak pihak
berwajib terutama Bareskrim agar segera memeriksa
Ahok. " Presiden Jokowi jangan coba-coba untuk
melindungi Ahok yang sudah jelas-jelas menghina
Agama Islam". begitulah orasi Amien Rais ditengah-
tengah ribuan massa.

Ahok Tidak Mudah Dilengserkan, Anton Medan ke Amien
Rais : Ini Bukan Zaman Soeharto Bos..!!
Ucapan dari politisi dari PAN itu lantas membuat massa
lainnya terprovokasi oleh orasi dari Amien Rais dan
sekaligus membuat massa semakin panas.

Ucapan yang bernada sedikit mengancam dan juga
provokasi inilah yang menjadi alasan kuat bagi
Bareskrim untuk segera memanggil Amien Rais guna
memberikan keterangannya terkait dengan ucapannya
yang dinilai sebagi fitanh yang ditujukan kepada
Presiden.

"Saya sudah menginstruksikan kepada Bareskrim agar
segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan
untuk dimintai keterangannya terhadap tudingannya
itu kepada Presiden" ucap Tito

"Berorasi itu boleh-boleh saja, namun didalam orasinya
terdapat fitnah dan provokatif dengan menuding pak
Presiden melindungi Pak Ahok yang belum terbukti
benar dengan omongannya. Jadi saya kira yang
bersangkutan akan kami panggil untuk dimintai
keterangan" tambah mantan Kepala BNPT itu.(lontebola. com)

Ada Lagi Nih, Bergelar KH Tapi Penafsirannya Tentang Al-Maidah Ayat 51 Kok Kayak Gini !

Mediaone.id - Jakarta, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin menilai, kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun dalam level daerah, adalah pemimpin yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan atas daerah yang dipimpinnya

Kriteria itu bisa didapatkan dari seorang pemimpin muslim maupun nonmuslim, karena sejatinya keduanya sama-sama mempunyai hak untuk menjadi pemimpin.

"Muslim dan Nonmuslim mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin. NU tidak dalam posisi mendukung, apalagi menghalangi orang untuk menjadi pemimpin," kata KH Ahmad Ishomuddin dalam acara Halaqoh (Pertemuan) Kaum Muda NU Jakarta dengan tema "Pilkada: Kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945" yang digelar di Hotel Bintang, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/16).

Menurut dia, ramainya perdebatan mengenai pemimpin yang dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lebih karena tidak memahami tafsir dan asbabunnuzul dari ayat yang dijadikan dalil.

Misalnya, Ayat 51 Surat Al Maidah, kata dia, merujuk tafsir terdahulu. Yang dimaksud dalam ayat itu bukan untuk pemimpin, seperti gubenrur, melainkan karena konteks saat itu yang sedang dalam kondisi perang.

KH Ahmad Ishomuddin merasa perlu menyampaikan imbauan itu, karena sekarang ini banyak beredar isu dan wacana di pemberitaan, terutama di media sosial, yang begitu gampang mencaci seseorang dan berkomentar kasar dengan argumentasi SARA.

"Sangat banyak komentar yang tidak santun dan tidak sesuai dengan Pancasila. Ini tentu bertentangan dengan agama kita. Demokrasi belum baik di negara ini. Buktinya, kalau mau hebat caranya dengan melakukan kampanye hitam, mencari kesalahan orang lain. Maka, kemudian politik kita bercitra buruk, menjadi negatif, tergambar sebagai dunia hitam yang perlu dihindari," ujarnya.

Bagi NU, kata dia, dalam menyikapi momentum demokrasi seperti pilkada, terlebih seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, adalah agar demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Karenanya, dia mengimbau agar dalam berdemokrasi jangan menggunakan isu SARA sebagai alat untuk menyerang lawan politik dan menjatuhkannya.

"Isu SARA sama sekali tidak diperkenankan untuk digunakan dalam rangka mendiskreditkan orang lain. Kita menjunjung tinggi budaya dan adab. Tidak boleh merendahkan pihak lain untuk suatu kemenangan politik. Tidak boleh menyerang dengan SARA untuk mengalahkan lawan politik. Itu melanggar UUD 1945," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ishomuddin kemudian menyampaikan perihal ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang belakangan dianggap menistakan Alquran.

Ishomuddin yang mengaku telah melihat secara utuh rekaman tersebut menilai bahwa tidak ada niat dari Ahok untuk menistakan kitab suci umat Islam.

"Saya setelah melihat utuh videonya. Beliau (Ahok) tidak mempunyai niat untuk melecehkan, karena secara logika tidak mungkin orang yang sedang mencalonkan kemudian melecehkan. Jadi, tidak masuk akal kalau itu berniat melecehkan," katanya.

Terhadap semua pihak, Ishomuddin juga mengajak agar dalam berdemokrasi dan hidup bernegara tidak mudah untuk menyesatkan seseorang serta dengan begitu mudah menuding seseorang dengan sebutan telah melakukan penistaan.

Lebih baik, kata dia, ketika mendengar atau membaca suatu informasi terlebih dahulu tabayyun atau melakukan klarifikasi untuk memperoleh suatu informasi yang diyakini benar.

"Oleh karena itu, kegiatan politik kita harus dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta dengan tidak membenturkan agama. Hal itu hanya akan membahayakan negara kita. Kalau ada berita apa pun, tabayyun atau klarifikasi.

Jangan kita hanya baru membuka Twitter, WhatsApp, atau BBM, setiap berita yang mengandung dua kemungkinan benar atau salah, maka harus dicek lagi. Klarifikasi," jelasnya.

Di tempat sama, Katib Syuriah PWNU Jakarta KH Ahmad Zahari juga menyampaikan, NU DKI tidak pernah mewajibkan warganya untuk mendukung salah satu calon.

Dia mengajak warga NU untuk secara sadar menggunakan hak pilih dan memilih berdasarkan rekam jejak serta program-program calon.
 
sumber : islamnkri.com

Tiga Syarat Dari Din Syamsuddin Untuk Bisa Menerima Maaf Dari Ahok

Mediaone.id - Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Din Syamsuddin menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk kategori penodaan agama.

Din mengaku telah menonton video utuh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu sebelum mengambil kesimpulan tersebut. Kendati begitu, Din mengimbau kepada semua pihak untuk tidak perlu membalas kekerasan verbal yang telah dilakukan oleh Ahok tersebut.

"Saya harus ingatkan sekali lagi, Islam harus memberikan maaf, tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Ahok. Harap kalimat saya ini jangan dipotong ya. Umat Islam harus memberikan maaf kepada Ahok dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Gubernur DKI tersebut. Jadi, Ahok diberikan maaf dengan syarat," kata Din di Nusa Dua, Bali, Rabu 12 Oktober 2016.

Inilah syarat yang diajukan Din Syamsuddin:

(1) Pertama: Ahok harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab, itu telah menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam di seluruh Indonesia.

Untuk permintaan maaf yang telah dilakukan Ahok pada Senin (10/10) kemarin, Din menilai hal itu dilakukan bukan atas dasar kesadaran diri. Ahok seperti masih belum menerima jika ucapannya itu ternyata sudah memasuki wilayah kesucian agama tertentu, dalam hal ini Islam.

"Seorang pemimpin siapa pun dia, tidak

perlu masuk terlalu jauh di wilayah suci sebuah agama. Dan, ini dilakukan Ahok," kata Din.

(2) Persyaratan kedua yang mesti dilakukan Ahok adalah memberi jaminan untuk tidak mengulang hal sama di kemudian hari. Sebab, kata-kata yang dilontarkan Ahok saat bertemu warga di Kepulauan Seribu itu sering diucapkan Ahok di berbagai kesempatan berbeda.

"Saya harus mengklarifikasi hal ini dan saya tidak mau masuk ke hal yang politis. Kepada saya ditunjukkan rekaman lain yang dilakukan Ahok, bukan hanya di Kepulauan Seribu saja, tetapi sudah seringkali dilakukan di tempat lain,” ujar Din.

Din mengaku sudah berkali-kali mempelajari beredarnya tayangan video, baik yang sudah diedit, potongan editing, maupun rekaman video yang utuh atau yang belum diedit. Menurut Din, tidak bisa dipungkiri jika di sana terjadi pelecehan dan penistaan agama yakni kitab suci umat Islam. “Tetapi Islam memang harus memaafkan Ahok," kata Din.

(3) Persyaratan ketiga adalah proses hukum terhadap kasus ini harus tetap berjalan. Menurut Din, kasus ini bukan delik aduan, yang mewajibkan adanya aduan terlebih dahulu agar diproses lebih lanjut. Menurutnya, tanpa adanya aduan dari siapapun, kepolisian bisa memproses kasus ini.

"Memang berat bagi kepolisian untuk memproses kasus ini. Tetapi, mau tidak mau, harus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merasa kitab sucinya dilecehkan dan demi menjaga kondusifitas dan keharmonisan umat beragama," kata Din

Source : portalpiyungan.com

MI : Pilgub DKI Mayoritas NU Akan Dukung Pasangan Ini ...


Mediaone.id - Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini duet bakal cagub dan cawagub DKI Agus-Sylviana bisa bersaing ketat dengan dua kandidat lainnya. Dia mengklaim mayoritas warga Nahdhatul Ulama (NU) mendukung pasangan jagoannya itu.

"Kalau NU sebagai person to person ada perbedaan pendapat, tapi sebagai kekuatan mayoritas Insya Allah dukung (Agus-Sylvi)," kata Muhaimin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini mengungkapkan dukungan dari warga NU sangat penting untuk Agus-Sylvi. PKB bersama dengan tiga parpol lainnya akan bekerja mati-matian untuk menawarkan pasangan ini ke warga Jakarta.

"Kita akan cari bagaimana merebut hari masyarakat Jakarta di tengah kontroversi Ahok seperti ini warga Jakarta pasti mencari alternatif pemimpin yang baru," ungkapnya. Seperti dilansir detik.com

PKB juga siap untuk membantu pendanaan pasangan Agus-Sylvi selama menjalani serangkaian jadwal pada Pilgub DKI. Namun Muhaimin tak menyebut nominal.

"Kita semampunya lah semampunya kita punya," ujarnya.

Jokowi Dan Tiga Tokoh Indonesia Masuk Daftar 500 Muslim Paling Berpengaruh Di Dunia

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan tiga tokoh Muslim Tanah Air lainnya masuk dalam Daftar Muslim 500. Pusat Studi Strategi Islam di Amman, Jordania, menganggap mereka sebagai Muslim berpengaruh di dunia bersama 400-an tokoh dari berbagai negara.

Ini adalah tahun kedelapan daftar The Muslim 500 dirilis. Melalui daftar tersebut, Pusat Studi Strategi Islam ingin melihat seberapa besar pengaruh seorang Muslim terhadap komunitasnya.

Saat ini diperkirakan ada 1,76 miliar umat Islam di seluruh dunia. Dengan kata lain, kaum Muslim menempati sekira 23,8 persen dari total populasi penduduk sejagat. Tidak hanya menjadi warga negara tertentu, mereka juga menjadi satu dalam terminologi umat Islam.

Dikutip dari okezone, Dalam daftar ini, 50 tokoh Muslim disatukan ke daftar khusus karena dianggap paling berpengaruh terhadap umat Islam dunia. Pusat Studi Strategi Islam memasang kekuasaan sebagai indikator utama. Tokoh dalam daftar dianggap mampu mempengaruhi komunitasnya dalam berbagai bidang seperti ideologi, budaya, finansial dan politik dalam menciptakan perubahan serta memberi dampak signifikan, baik positif maupun negatif, pada komunitas Islam.

Tak heran, daftar 50 besar umumnya diisi para ulama dan kepala negara. Sedangkan sisa 450 tokoh lainnya dipilah ke dalam 13 kategori tanpa rangking. Ke-13 kategori itu adalah Ilmuwan/Intelek; Politik; Pejabat Urusan Agama; Dai dan Pembimbing Spiritual; Filantropi, Donasi dan Pembangunan; Sosial; Bisnis; Sains dan Teknologi; Seni dan Budaya; Penghafal Alquran; Media, Selebriti dan Bintang Olahraga; Ekstremis.

Meski demikian, Pusat Studi Strategi Islam menekankan, urutan peringkat para tokoh bukan cerminan dukungan mereka terhadap pandangan para tokoh. Daftar The Muslim 500, dilansir semata-mata untuk melihat pengaruh ratusan tokoh Muslim dunia tersebut.

Foto Pembandingan SBY Dan Jokowi Saat Berada Di Dalam Kokpit Pesawat Tempur

Mediaone.id - Dalam kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo kembali mendatangi Kepulauan Natuna. Kali ini, pria yang akrab disapa Jokowi tersebut datang ke wilayah paling utara Indonesia itu untuk menyaksikan langsung latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Latihan itu diberi tajuk Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016, untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia di sebagian Laut China Selatan. Dalam latihan ini, TNU AU mengerahkan seluruh pesawat tempurnya, termasuk Sukhoi 27/30, F-16, dan sebagainya.

Rupanya, Jokowi tak mau sekadar menonton jejeran alutsista milik TNI AU. Dia juga ingin melihat dari dekat pesawat yang menjadi andalan Indonesia untuk menjaga setiap jengkal wilayah udara tanah air.


Jokowi tinjau latihan militer di Natuna REUTERS/Beawiharta

Didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna, Jokowi langsung naik ke dalam kokpit. Pesawat tempur yang dinaikinya adalah Sukhoi Su-27/30.

Saat naik ke dalam kokpit, Jokowi mendapatkan pengarahan dari Kasau. Beberapa kali dia nampak tertawa.

Laiknya pilot tempur, Jokowi juga mengenakan helm di atas kepalanya. Sekilas, dia nampak pilot Sukhoi sungguhan.

Hal yang sama juga pernah dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kejadian itu berlangsung pada Kamis (13/2/2016) lalu. Ketika itu, SBY menyaksikan upacara serah terima pesawat baru, yakni Golden Eagle T50i di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.


Acara serah terima 16 unit T50i Golden Eagle pada Kamis (13/2) yang akan memperkuat Lanud Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur, dilakukan di hadapan para sesepuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) yang pernah mengawaki pesawat Hawk MK 53, yang kini digantikan T 50i.

SBY tak mau ketinggalan untuk menjajal pesawat baru tersebut. Ditemani Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro, Menko Polhukam, Djoko Suyanto dan ketiga kepala staf angkatan, SBY langsung naik ke atas pesawat tersebut.

Pada kesempatan itu Presiden duduk di kokpit pesawat T-50i. Dia juga diberikan penjelasan dari pilot tempur TNI AU, Letkol Pnb Wastu sekaligus sebagai Komandan Skadron Udara 15 Pangkalan Udara Utama Iswahyudi, Jawa Timur. Setelah mendengarkan penjelasan, dia lantas berdiri dan melambaikan tangannya ke seluruh prajurit.

Usai naik ke atas kokpit, SBY meneruskan peninjauannya ke pesawat Sukhoi, pesawat latih Grob dan Super Tucano, serta pesawat angkut CN-295 dan CN-235.[merdeka.com]

Gempar ! Video Megawati Kesulitan Menyebut Nama ALLAH Saat Berpidato

Mediaone.id - Dikutip dari halaman Facebook resmi Ustadz Alfian Tanjung, yang menyinggung video Pemimpin tertinggi salah satu Parpol yang identik dengan moncong putih, yang ternyata kesulitan dalam menyebut Nama Allah di pidatonya.'

Dalam video tersebut memang terlihat Megawati begitu sulitnya menyebut Nama Allah. Sehingga Ustadz Alfian menyeru, agar sekiranya kita Umat Islam jangan sampai di akhir khayatnya, kesulitan menyebut Nama Allah.

Berikut kutipan Ustadz Alfian Tanjung dalam facebooknya:


Maukah anda sakaratul maut dalam keadaan susah menyebut nama Allah dikarenakan selama hidup membela orang Kafir?

Ini contoh manusia yang dibuat tak mampu sempurna menyebutkan nama Allah Azza wa jalla. [facebook/posmetro]

Fachri Hamzah : PKS "Seperti Partai Komunis"

Mediaone.id - Fachri Hamzah tampil blak-blakan, mengenai pemecatan dirinya dari PKS di DPR RI. Usai pemecatan itu, beredar larangan Fachri berkomunikasi dengan seluruh kader PKS.



Hal itu kemudian ditanggapi Fachri sebagai sesuatu yang berlebihan. "Itu hanya over akting dari beberapa oknum-oknum yang berlebihan," ucap Fahri, usai menghadiri sebuah diskusi bersama alumni KAMMI di Rumah Kopi, Makassar, Kamis (14/4/2016) malam.

Larangan berkomunikasi dengan kader partai, lanjut Fachri, dianggap jauh melenceng dari nilai-nilai keislaman yang diusung PKS. "Partai ini boleh saja larang kader bersilaturahim, kecuali kalau tidak lagi menjadi partai Islam. Seperti partai komunis," tukasnya.

Namun lanjut Fachri, adanya larangan berkomunikasi itu karena ulah oknum-oknum dalam tubuh PKS. "Oknum itulah yang harus dibersihkan dari partai. Gimana sih, emangnya ini zaman komunis. Ini kan partai moderen, Islam lagi, ada syariat untuk bersilaturahim di dalam agama Islam," ucapnya.

Fachri berjanji akan mencari oknum yang melakukan hal seperti ini kepada dirinya. "Andai di pengadilan menang, saya cuma ingin partai ini bisa menjadi besar. Saya ingin partai ini menang. Kalau begini caranya partai ini tidak bakalan menang," tutupnya.

sumber : rakyatku.com

Presiden Jose Mujica Dapat Gaji Cuma Rp 800 Ribu

Mediaone.id - Beda dengan pemimpin paada umumnya. Presiden ini mendapat julukan paling miskin sejagat. Kenalin guys, Presiden Uruguay Jose Mujica. Dilantik pada 2010, politisi berusia 79 tahun ini beda banget dari anggota DPR Indonesia yang gemar bergaya hidup mewah, bermobil menterang, dan tinggal di rumah megah. Jose Mujica lebih nyaman tinggal di rumah sederhana di tanah pertanian dan jauh dari ibu kota. Bahkan kediaman presiden ini belum diaspal!

Mujica tak dijaga ketat pasukan elite kepresidenan. Dia hanya dikawal dua polisi, Sehari-hari Mujica berkebun dan menanam bunga-bunga untuk menambah pemasukannya.

Aslinya dia bergaji kurang lebih Rp 100 juta, namun 95 persen disumbangkan semua untuk rakyat miskin dan pengusaha kecil sehingga dia menerima per bulan hanya Rp 800 ribu! OMG!

Tahun ini bulan Maret kemarin, Jose Mujica meletakkan jabatannya sebab undang-undang di Uruguay, presiden hanya bisa sekali menjabat. Warga banyak yang sedih dan merasakan kehilangan sosok lelaki yang kerap dipanggil Pepe ini. "Bila dia datang kami kenyang. Dia akan memberikan setiap lembaran yang dia miliki untuk rakyatnya. Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada.

Luar biasa. Sungguh inspiratif sosok Jose Mujica ini. Semoga di kemudian hari Indonesia memiliki wakil rakyat dan pemimpin yang memiliki mental serta pandangan seperti Jose Mujica.

Mengapa Soeharto Tidak Mau Bertemu Habibie Hingga Akhir Hayatnya ?


Mediaone.id - Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tiba ditempat tinggal Presiden Soeharto jam 8 malam tanggal 20 Mei 1998. Di teras rumah Jalan Cendana Nomor 8, Habibie menitipkan pesan pada ajudan Soeharto, Komisaris Besar Sutanto untuk memohon waktu bersua.

Tidak perlu saat lama untuk Sutanto yang menjabat Kapolri periode 8 Juli 2005-30 September 2008 untuk mengantarkan jawaban Soeharto atas hasrat berjumpa Habibie. " Pesan Pak Harto ke Pak Habibie, tidak ingin ketemu, besok saja di Istana. Itu saja, " kata pengawal pribadi Soeharto, Letnan Kolonel (Purnawirawan) TNI I Gusti Nyoman Suweden saat ikut dan perbincangan dengan CNN Indonesia di ruangan kerjanya hari ini, Kamis (21/5).

Mendengar jawaban itu, Habibie meninggalkan Cendana. Membawa kembali surat penolakan jadi menteri Kabinet Reformasi yang ditandatangani 14 menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harmoko. Sebentar di Cendana 8 yang disulap jadi kantor, Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursjid dan Yusril Ihza Mahendra tengah bergelut dengan kata, paragraf, dan kalimat untuk buat pidato pengunduran diri sang presiden besok pagi, 21 Mei 1998.



Dalam pembicaraan satu dua kalimat pada Soeharto dan Suweden, presiden ke-2 Republik Indonesia itu menyampaikan, " Supaya sampai mati tidak mau ketemu. " Perkataan itu terlontar demikian saja saat ada pembicaraan mengenai Habibie. Suweden yang cukup tahu tanda tanda Soeharto yang hemat bicara bergeming, hanya memperhatikan dan merasai kekecewaan sang presiden pada Habibie.

Menurut Suweden, seperti yang sering dituturkan Soeharto pada dianya, Habibie untuk Sang Jenderal Besar itu sudah seperti anak sendiri. Tetapi lantaran makin banyak diam, Soeharto sedikit mengemukakan perasaan mengenai keadaan genting yang untuk dia memutuskan berhenti dari jabatan presiden dan mendiamkan beberapa orang paling dekatnya.

Suweden yang telah jadi pengawal pribadi Soeharto mulai sejak th. 1986 sampai bosnya meninggal dunia  th. 2008 itu melukiskan bosnya sebagai orang yang bijak dan tidak meledak-ledak. Dia semakin banyak diam dan menyimpan sendiri semua permasalahan yang jalan. " Bila sudah begitu mengganjal baru ngomong. Itu juga cuma satu atau dua kalimat, " papar Suweden kembali kenang.

Sudah 2,5 Tahun Menanti, 5 Warga Di Sulawesi Barat Tagih Janji Hadiah Umrah dari Aburizal Bakrie

Mediaone.id - Lima orang warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menagih janji mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang pernah memberi hadiah umrah jelang Pemilu Legislatif 2014.

Kelima warga itu merupakan pemenang undian umrah dalam acara jalan santai yang digelar oleh pengurus Partai GolkarSulawesi Barat di Lapangan Pancasila, Polewali Mandar, pada 16 Februari 2014.
Andi Putra jaya (18), salah satu warga yang mendapatkan hadiah itu, berharap agar janji itu segera ditepati.
Ia merasa bangga karena menjadi orang yang beruntung mendapatkan hadiah itu. Ia pun menyimpan selembar kertas bertuliskan hadiah umrah dan fotonya bersama Aburizal dalam acara tersebut. Ia juga sempat mengurus persyaratan pembuatan visa ke Tanah Suci.
"Sebagai bukti saya perlihatkan foto saya bersama ARB, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, Ibnu Munsir, Nurdin Khalid dan ibu Muhyina selaku penyelenggara acara deklarasi Sahabat ARB Sulbar," kata Andi saat ditemui, Minggu (28/8/2016).
Sahabat ARB dikerahkan untuk menggalang dukungan bagi Aburizal sebagai bakal calon presiden.
Selain umrah sebagai hadiah utama, panitia acara tersebut juga menyediakan hadiah berupa perabotan peralatan elektronik dan sepeda motor bagi peserta jalan santai.
Waktu itu, panitia mencatat identitas lima pemenang hadiah umrah dan menjanjikan kepada mereka untuk berangkat ke Mekkah dalam waktu dekat. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan.
Andi sudah berulang kali menanyakan hal itu ke panitia acara, termasuk mendatangi Ketua Sahabat ARB Muhyina Muin. Namun, tak ada jawaban kapan para pemenang undian diberangkatkan ke Tanah Suci.
Ia juga sudah menyampaikan hal ini kepada Ketua DPD Partai Golkar Polewali Mandar sekaligus Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar. Hasilnya juga nihil.
Andi berharap masih mendapat kesempatan umrah gratis seperti dijanjikan.
Sumber : kompas.com

tes