Showing posts with label INFO. Show all posts
Showing posts with label INFO. Show all posts

Siapa Terkaya ? Inilah Jumlah Harta Para Cagub dan Cawagub Sulbar


Mediaone.id - MAMUJU - Pilkada serentak semakin dekat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-pun telah melansir jumlah harta kekayaan tiga pasangan calon yang bertarung di Pilgub Sulawesi Barat (Sulbar) 2017. Siapa terkaya? 

Dari tiga calon gubernur, adalah Suhardi Duka yang terkaya. Mantan Bupati Mamuju dua periode ini memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 6.248.999.861 dan 37.692 US dollar.

Lalu disusul Ali Baal Masdar. Mantan Bupati Polman dua periode ini mengantongi harta sebanyak Rp 5.843.819.587. Cagub 'termiskin' adalah Salim Mengga, yakni RP 653.696.560. 

Untuk posisi cawagub, adalah pendamping Salim Mengga yang terkaya. Hasanuddin Mas'ud memiliki harta sebanyak Rp 254.187.428.325. Kemudian pendamping Ali Baal, Enny Anggraeny Anwar yakni sebanyak Rp 19.236.002.016. 

Berita Terkait: Sekilas Profil Hasanuddin Mas'ud, Kandidat Terkaya di Pilgub Sulbar.

Sementara Cawagub 'termiskin' yakni Kalma Katta yakni Rp 3.812.394.779. Data pelaporan kekayaan ini diserahkan ke KPK pada akhir September dan awal Oktober 2016. Seperti dikutip dari laman rakyatku.com


Kader HMI Suruh Ketum PBNU Jiilaat Pan TAT Ahok Dan Jokowi

Mediaone.id - Para pendemo aksi damai yang berujung ricuh pada 4 November 2016 kemarin tidak menerima permintaan maaf Ahok karena dianggap telah menistakan Al-Qur’an dan meminta proses hukum terus berjalan. Nah, bagaimana jika salah satu kader organisasi yang ikut demo kemarin harus tetap diproses hukum karena menghina NU dan kiai nya, walau sudah meminta maaf?

Namanya Deni Iskandar, yang di Facebook menggunakan nama Dheny Goler Tea. Entah sebab apa, Sekum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghina dengan mulut kasarnya.

Dalam status Facebook, ia menyebut Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang tidak punya kelam!n hanya karena tidak ikut berpartisipasi dalam demonstrasi politis yang mengatasnamakan “Bela Islam II” itu.

Lebih dari itu, Dheny juga membela FPI sembari menyebut NU sebagai ormas pemecah belah. “Yang mecah belah ini adalah Nahdlatul Ulama. Ganti aja namanya, jangan Nahdlatul Ulama tapi Nahdlatul Udud,” tulisnya.

Tidak puas menertawakan NU, ia meminta pecat Ketum PBNU yang disebutnya pen****. “Kau ji***-ji*** itu pan tatnya Ahok dan Jokowi wahai para ulama pen****,” sarkas mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama UIN Jakarta ini.

Berbeda dengan kasus penistaan Al-Quran yang masih multitafsir, kanda Dheny yang kader Nurkholis Majid ini (biasanya moderat sih), sudah terang benderang menghina secara sad1s dan tidak berdasar kepada NU dan simbol tertingginya, yakni Ketua Umum.

Emosinya tidak tertahan sehingga harus membuat statemen yang menyakiti warga NU (nahdliyyin). Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh dunia.

Kalau saja Dheny penghina NU itu ke Madura, kata warga sana, dikutip Duta Islam, ada yang siap memberi dia cicipan celurit emas untuk diminta klarifikasi.

Sudah menjadi organ biang kerusuhan demo 4 November 2016 kemarin (kata Kapolda lho yah), ini malah ada kader HMI (Dhenny) bikin rusuh lagi di media sosial. Kalau hanya mengkritik, tidak masalah. Tapi jika sudah menghina, permintaan maaf saja, -sebagaimana logika Front Pembela Islam (FPI),- tidaklah cukup.

Ketakutan, ia menghapus sendiri postingan yang membuatnya blunder tidak karuan itu. Dalam akun Facebook tersebut, ia kemudian mengklarifikasi dengan meminta maaf. Ini teks lengkapnya:

Assalamualaikum wr. wb.
Saya atas nama pribadi, Deni Iskandar, mengucapkan banyak-banyak minta maaf, atas status Facebook saya yang banyak menyinggung warga nahdiyyin.
Saya juga berterima kasih kepada guru-guru saya, senior-senior saya baik, senior pondok pesantren, maupun senior dan guru-guru saya di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang sudah mengingatkan saya, mengkritik saya, dan mengingatkan saya.
Apa yang saya tulis dalam status facebook saya, itu merupakan kegelisahan saya dalam melihat realitas NU saat ini. Dan dalam penulisan status tersebut, tidak ada yang mendorong saya, menyuruh saya dalam menuliskan hal tersebut.
Ada pun statmen saya dianggap mempropokasi sekaligus dianggap menghina secara Institusi NU, maka saya mohon maaf, mungkin ini adalah ketidak tahuan saya, saat NU melakukan Ijtihad, selain itu kurangnya Informasi yang saya ketahui, tentang latar belakang kenapa Harus ada Surat Himbauan, dari NU sebagai organisasi Islam, yang konsisten mempertanankan NKRI.
Secara Pribadi, saya mohon maaf, sebesar-besarnya, bila ada yang tersinggung pada status facebook saya, salah, dan khilaf, sejatinya merupakan sifat dasar manusia sebagai "Insan" semoga dengan begini, saya secara pribadi bisa lebih bijak, sekaligus lebih banyak belajar lagi, sekaligus lebih banyak Silaturahmi lagi dengan warga Nahdiyyin, sekaligus kiai-kiai dan guru guru.
Status Facebook itu, datang dari diri saya secara pribadi. Tidak ada gading yang tak retak, manusia secara alamiah, tempatnya salah. Persoalan pernyataan Facebook saya, itu hasil dari pemikiran saya. !. Mohon dimaklumi dan di pahami.
Sekali lagi, saya secara pribadi, meminta maaf kepada semua warga Nahdhayyin dimana pun berada.
Billahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum wr.wb.
Deni Iskandar.Pemilik akun Facebook"Dheny Gholer Tea"

Meski begitu, Sekretaris PC GP Ansor Tangerang Selatan (Tangsel) sudah melaporkan Dheny ke Polres setempat. Walau ia sudah mengaku khilaf dengan alasan minim menerima informasi terkait NU, tetap saja harus diusut tuntas secara hukum agar tidak ada lagi oknum-oknum culun semacam itu bergentayangan di dunia maya.

Source : dutaislam.com

Siapa yang salah ? Inilah Penyebab Aksi 4 November Jadi Rcuh

Mediaone.id - Jakarta, sangat disayangkan Aksi 4 November yang awalnya diyakini akan berjalan aman dan damai akhirnya benar-benar menjadi fenomena yang menakutkan bagi masyarakat. 

Sebelumnya perwakilan para demonstran sudah diterima oleh wakil presiden Jusuf Kalla, dalam pertemuan tersebut sudah disepakati akan memproses kasus penistaan yang dilakukan oleh Ahok dengan cepat  , namun karena merasa tidak puas sebab hanya ditemui oleh JK bukannya Jokowi, maka para pendemo tetap memilih bertahan dilokasi untuk melanjutkan aksi mereka. 

Ricuh

Aksi yang seharunya berakhir pukul 18.00 tadi hingga saat ini masih tetap berlanjut yang membuat para petugas keamanan memukul mundur para demonstran dengan cara menembakkan gas air mata. Dari tembakan gas air mata iniah yang diduga memancing emosi para pendemo yang akhirnya menjadi ricuh. Namun ada dugaan juga kericuhan ini dilakukan oleh sejumlah propokator. Hal ini terlihat dengan penangkapan sejumlah pendemo yang sengaja mempropokasi demonstran lainnya.

Dari pantauan mediaone, aksi damai yang berujung ricuh ini telah menyebabkan beberapa demonstran dan petugas keamanan mengalami luka-luka, terihat juga beberapa unit kendaraan mobil yang terbakar ditengah-tengah para demonstran.

Kapolri mengimbau Polisi Jangan Tembakkan Gas Air Mata

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menginstruksikan anggota Polri untuk tidak menembakkan gas air mata terkait ricuh yang terjadi di depan Istana Merdeka.

"Saya Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Saya minta anggota Polri untuk tidak mengeluarkan tembakan gas air mata," kata Kapolri dengan pengeras suara dari rumah dinas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

"Jangan bergerak maju," perintah Kapolri lagi.

Kapolri mengingatkan demonstran juga tidak melakukan kerusuhan. "Kita semua saudara, sama-sama umat Islam tidak boleh menyakiti," ingatnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun memberikan wejangan sama. "Saya minta semua tenang. Mohon hentikan. Dan Kapolri sudah minta untuk tidak melepaskan tembakan. Tunjukkan suasana damai," kata jenderal Gatot.(**)

Demo Minta Lahan Dikembalikan Oleh Perusahaan, Seorang Petani Renta Dikeroyok Preman

Mediaone.id - Miris nasib Daeng Sarro (70), seorang petani renta di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi bulan-bulanan sekelompok orang saat korban berusaha menghalangi pengolahan lahan tebu oleh pihak Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV, Senin, (27/10/2014). 

Saat itu, Daeng Sarro bersama petani lainnya menuntut agar tanah mereka dikembalikan karena sudah melewati batas kontrak 25 tahun yang disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak, puluhan tahun silam. 

Bentrokan fisik ini terjadi pada pukul 11.00 Wita saat ratusan petani dari sejumlah desa di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) berusaha menghalangi pengolahan lahan tebu di atas tanah mereka. 

Sebelumnya, para petani ditemui oleh sejumlah pejabat Takalar, yakni sekretaris daerah (Sekda) dan Ketua DPRD Jabir Daeng Bonto. Namun pertemuan itu berujung kerusuhan. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lapangan, Jabir sempat memerintahkan sekelompok orang yang diduga preman untuk membubarkan aksi para petani. 

"Tangkap semua! Kalau perlu tembak kalau tidak mau mendengar," Jabir. Seperti diberitakan oleh kompas.com

Untuk menghindari korban jiwa, ratusan petani memilih meninggalkan lokasi setelah salah seorang rekannya ditangkap polisi. Hingga malam ini, para petani masih berkumpul di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng. 

"Banyak warga dipukuli, walaupun ibu-ibu. Jadi kami terpaksa mundur untuk menghindari korban jiwa," kata Daeng Sijaya, salah seorang petani.

SBY Dapat Rumah Baru Dari Negara, Metro TV Siarkan Berita Bohong

Mediaone.id - Salah satu stasiun TV ternama yakni Metro TV, kali ini kembali melakukan pembohongan publik mengenai pemberitaan pemberian rumah dinas bagi mantan Presiden @SBYudhoyono.

Apa saja kebohongan Metro TV? Simak kicauan @WidyaRakaS berikut ini.

1. @Metro_TV Lagi-lagi melakukan pembohongan publik terkait pemberitaan pemberian rumah dinas bagi mantan Presiden @SBYudhoyono. #MetroTipu

2. Pada berita ini>> https://t.co/ETq3cCpHYc @Metro_TV menyebutkan bahwa luas bangunan 5.000m2. Padahal, luasnya 1.500m2. #MetroTipu

3. Dari mana sumber informasi yg dibeberkan @Metro_TV? Apakah tidak ada crosscheck informasi sebelum berita ditayangkan? Ngasal? #MetroTipu

4. Padahal sangat mudah bagi @Metro_TV yg pimpinannya dekat dgn kekuasaan, crosscheck lebih dulu sebelum menayangkan berita tsb. #MetroTipu

5. Sampai di sini saja @Metro_TV terlihat seperti sengaja membuat salah pemberitaan tsb. Utk kepentingan politik kelompoknya? #MetroTipu

6. @Metro_TV spt sengaja memancing amarah publik utk menjustifikasi bahwa Pak @SBYudhoyono tidak layak menerima rumah tersebut. #MetroTipu

7. Padahal, media sekelas @Metro_TV sudah seharusnya ikut menentramkan, bukan malah memperkeruh dgn memancing amarah publik. #MetroTipu

8. Etika & kaidah jurnalistis dilanggar @Metro_TV sedemikian rupa, dgn menyajikan informasi hanya berdasar kepentingan kelompok. #MetroTipu

Source : suaranews.com

Waoo... Seperti Ini Kemewahan Rumah Baru SBY Yang Diberikan Oleh Negara

Mediaone.id - JAKARTA, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono memiliki rumah baru yang diberikan oleh pemerintah atas nama negara di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan. Letaknya tepat di belakang Kedutaan Besar Qatar.

Proses pembangunan sudah hampir selesai. Terlihat beberapa pekerja bangunan sedang melakukan pengecatan dan pemasangan instalasi listrik.

Rumah tersebut terdiri dari dua lantai. Di bagian tengah halaman depan rumah tertancap satu tiang bendera dan di bagian kiri gerbang terdapat satu pos penjagaan.

Dua hal yang menjadi ciri pembeda dengan beberapa rumah yang ada di sekitarnya. Jika dibandingkan, ukuran bangunannya pun lebih besar. Menurut keterangan pekerja bangunan di lokasi, bangunan rumah SBY berdiri di atas tanah dengan luas kira-kira 4.000 meter persegi.


Arsitektur bangunannya bergaya modern kontemporer, jika dilihat dari desain bagian luarnya yang praktis dan fungsional namun terkesan mewah. Temboknya dicat dengan perpaduan warna putih dan abu-abu. Sebagian bangunan dilapisi dengan marmer, sebagiannya lagi menggunakan kayu. Pintu dan jendelanya berukuran besar.

Asdep Humas Kementerian Sekretariat Negara Mashrokan mengatakan, pemberian rumah itu merupakan perwujudan undang-undang dan peraturan presiden.

Adapun dasar dari pemberian rumah itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, ada pula Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden.

"Jadi, ada undang-undang dan perpres yang menjadi dasar pemberian rumah baru kepada mantan presiden itu," ujar Mashrokan

Secara simbolik, penyerahan rumah baru itu dilakukan oleh Sekretaris Mensesneg Setya Utama mewakili Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rumah itu dibangun sekitar setahun terakhir. Mashrokan enggan menyebutkan total nilai rumah tersebut.


"Penyerahan rumah baru oleh Kemensetneg kepada Pak SBY dilaksanakan Rabu, 26 Oktober 2016 yang lalu," ujar Mashrokan.

Source : Kompas

Desak Pembongkaran Masjid, Laskar Kristen Lakukan Aksi Demo Dengan Membawa Senjata Tajam

Mediaone.id - Ratusan laskar kristen melakukan aksi demo tuntut pembongkaran Masjid Al Khairiyah di Pusat Kota Manado, Rabu, (26/10/16).

Dengan berbaju serba hitam dan merah dengan ikat kepala berwarna merah, warga kristen ini mengklaim Masjid Al Khairiyah tidak ada izin resmi pembangunan.

Dikutip jurnalmuslim.com, seorang Facebooker bernama Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi menginformasikan kejadian demo tersebut dengan mengupload sebuah foto aksi pemeluk agama kristen itu.

"Mohon do'a dari para muslimin, karena laskar Kristen saat ini lakukan aksi demo di pusat kota Manado. Mereka menuntut

pembongkaran Masjid Al Khairiyah, karena mereka anggap tidak ada izin. Di masjid saat ini sudah banyak ummat Islam yang jaga," tulis Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi melalui akun Facebooknya, (26/10/16).

Abdurrahman menghimbau agar kaum muslimin turut mendoakan kebaikan bagi seluruh Umat Islam di Manado.

"Mohon do'a agar tidak terjadi sesuatu yg tidak diinginkan dan masjid tetap aman." tulisnya lagi.

Berita demo ini juga tersiar di Youtube. Dalam rekaman video amatir di Youtube, beberapa pendemo nampak membawa senjata tajam semacam pedang/parang. Mereka mengacung-acungkan saat demo.

Source : portalpiyungan.com

Miris ! Nasib Janda Renta Ini Tak Tersentuh Bantuan, Kemana Pemerintah ?

MEDIAONE.ID - PAMEKASAN, Meski sudah memasuki usia ke-486 tahun ini, rupanya Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, masih menyisakan banyak keprihatinan dalam hidup warganya. Bagaimana tidak, jika dalam usia yang cukup tua ini Pemerintah Kabupaten bisa tak mengetahui ada warganya yang terlantar dalam puruk kemiskinan.

Betapa malang nian nasib rakyat di bawah kuasa pemerintah yang harusnya mengayomi. Jika pada Senin pagi (24/10), Asri, janda kelahiran 1925 silam harus hidup sebatang kara di Dusun Du’alas, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Dalam usia renta, juga dalam kemiskinan tak dijangkau perhatian pemerintah, ia bertahan hidup seada dan sebisanya.

“Saya hidup dan makan dari bantuan tetangga,” tuturnya, saat dikunjungi MataMaduraNews.com. Itupun, bantuan tetangga banyak berdatangan terutama bila Idul Fitri menjelang.

Gubuk reyot berukuran 3×5 yang ia tempati, kini adalah satu-satunya harta miliknya. Dan bila hujan lebat disertai angin kencang datang seperti musim ini, “alhamdulillah, saya dipersilahkan singgah di rumah tetangga,” kata Nenek Asri datar.

Meski tak ada sentuhan dari penguasa, bantuan tetangganya itu ia syukuri. Sebab bila harus bertahan dalam gubuk tak layak huni itu, “takut ambruk,” tambahnya sembari masih berharap uluran tangan dari pemerintah yang seolah tak memperdulikannya.

Sati, salah tetangga Asri menuturkan, seharusnya Asri layak mendapat uluran tangan pemerintah. Bahkan ia menyesalkan bahwa banyak bantuan yang sepertinya justru salah sasaran.

“Harus. Jangan justru yang rumahnya mewah malah dapat bantuan,” kesal Sati.

Sementara aktivis Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (KALAM) Pamekasan, Elman Duro, menyebut pemerintah masih lamban dalam hal pendataan kemiskinan dan cenderung tidak tepat sasaran. Ia menilai Pemkab Pamekasan belum punya data masyarakat miskin yang valid, sebab saat dimintai keterangan kepada pihak terkait justru data yang diberikan cenderung mengada-ada.

“Kok malah pihak Koramil yang justru jadi garda terdepan? Ini kan tugas utama eksekutif,” sesalnya, seperti yang diberitakan MataMaduraNews.com.

Saat ditanya lebih lanjut, Elman mencontohkan kasus di Dusun Jumiang, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Disana, kata dia, justru Koramil setempat yang bertindak sigap membantu warga yang senasib dengan Asri.

“Saya harap hal ini segera ditangani pemerintah. Utamanya pihak terkait, harus benar-benar detail dalam pendataan,” pungkasnya.

Kaum Hawa Waspadalah, Ternyata Kaum Adam Lebih Suka Aroma Tubuhmu Diwaktu Ini ?

Mediaone.id- Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa aroma badan wanita akan berubah pada waktu tertentu di setiap bulannya.

Penulis studi Jan Havlieek, dari Department of Anthropology, Charles University, Prague, tertarik untuk meneliti perubahan bau ketiak selama menstruasi. 

Para wanita tidak memakai parfum, deodoran, tidak makan makanan pedas, tidak merokok, minum alkohol, bahkan tidak menggunakan pil kontrasepsi hormonal. Bau badan mereka dikumpulkan secara bertahap, yaitu saat awal menstruasi, hari pertama, hingga datangnya ovulasi atau folikular, dan tahap subur."Kami meminta sekelompok wanita memakai kapas di ketiak mereka selama 24 jam," kata Havlieek.

"Kapas tersebut lalu dinilai baunya. Bau yang paling menarik menurut pria adalah saat hari pertama menstruasi dan ovulasi," kata peneliti, dikutip dari laman Live Science, ditulis Jumat (28/10/2016).

Biasanya perubahan fisiologis wanita akan berubah pada 28 hari siklus menstruasi. Siklus juga dibagi menjadi empat bagian yang dimulai pada hari pertama menstruasi, yang merupakan penumpahan jaringan dan darah dari rahim.

Lalu fase folikular, di mana telur mulai tumbuh dan siap untuk ovulasi. Sementara telur yang matang akan dilepaskan dalam fase yang dikenal sebagai ovulasi sekitar hari ke-12 dan siklus berakhir dengan fase subur.

Para peneliti akan melanjutkan penelitian tambahan untuk mengetahui bahwa senyawa kimia dalam tubuh yang mempengaruhi perubahan bau atau aroma tubuh pada siklus menstruasi wanita.

Melayat Kerumah Alm. Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD Dan Putranya Dihajar Warga

Mediaone.id - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Musholi Rais mengalami luka akibat dikeroyok warga saat mendatangi rumah duka almarhum Wakil Bupati Mesuji, H Ismail Ishak, Minggu (16/10) siang.

Informasi dihimpun, Musholi datang bersama anaknya Reza untuk melayat ke rumah almarhum Wakil Bupati Mesuji H Ismail Ishak di Simpang Lima, Unit II, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulangbawang.

H Ismail Ishak meninggal di salah satu rumah sakit di Jakarta karena menderita sakit dan jenazahnya dimakamkan di Unit II Tulangbawang.

Saat itu, Musholi datang bersama putranya Reza, namun, begitu tiba di rumah duka ada warga yang meneriaki, "Ini Musholi. Ini Musholi." Warga berkumpul yang sebagian besar pelayat kemudian menyerang Musholi.

Musholi dan anaknya pun jadi korban pemukulan. Musholi tersungkur dan terluka, bagian kepalanya berdarah.

Musholi mengaku tidak mengetahui penyebab dirinya diserang warga. Penyerangan itu berhasil dihentikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengamanan di lokasi.

Menurut informasi yang diperoleh, warga merasa kesal karena diduga Musholi Rais tidak mendukung pencalonan Ismail Ishak sebagai kepala daerah di Mesuji.

Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Namun akibat kejadian itu lalu lintas di jalan lintas timur Pasar Unit II Tulangbawang sempat mengalami kemacetan panjang.

Source : merdeka. com

Aksi HMI Dan PMII Desak PBNU Pecat Nusron Wahid

Mediaone.id - Jakarta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuntut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memecat Nusron Wahid.

Hal itu tak lepas dari pernyataan Nusron yang menyerang ulama khusus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta.

Para mahasiswa dari PMII dan HMI menggelar aksi di depan kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/10).

Selain membawa spanduk bertuliskan Pecat Nusron (Wahid) Purnomo dari PBNU Sekarang, massa bergantian melakukan orasi.

Dalam orasinya, mereka mendesak PBNU segera memecat pria yang mati-matian membela Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok itu.

Padahal, MUI sudah menyatakan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan melecehkan para ulama.

Namun, Nusron melakukan membela terhadap calon petahana di Pilgub DKI 2017 tersebut tetap secara membabibuta.

"Nusron Wahid telah melecehkan para ulama. Sudah seharusnya dipecat sebagai pengurus organisasi NU," ujar salah satu orator.

Sekadar diketahui, Nusron Wahid notabene salah satu ketua di PBNU. Sayangnya, kendati menjabat ketua, Nusron kerap tidak sejalan dengan prinsip induk organisasi warga Nahdliyin.

Misalnya, ketika Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan sikap PBNU tidak ikut dukung mendukung dalam Pilgub DKI.

Nusron ternyata menyatakan siap memenangkan pasangan calon petahana Ahok-Djarot.

Sejauh ini, belum ada pernyataan dari PBNU terkait tuntutan PMII dan HMI untuk memecat Nusron Wahid.

Source : jpnn.com

Ada Lagi Nih, Bergelar KH Tapi Penafsirannya Tentang Al-Maidah Ayat 51 Kok Kayak Gini !

Mediaone.id - Jakarta, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin menilai, kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun dalam level daerah, adalah pemimpin yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan atas daerah yang dipimpinnya

Kriteria itu bisa didapatkan dari seorang pemimpin muslim maupun nonmuslim, karena sejatinya keduanya sama-sama mempunyai hak untuk menjadi pemimpin.

"Muslim dan Nonmuslim mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin. NU tidak dalam posisi mendukung, apalagi menghalangi orang untuk menjadi pemimpin," kata KH Ahmad Ishomuddin dalam acara Halaqoh (Pertemuan) Kaum Muda NU Jakarta dengan tema "Pilkada: Kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945" yang digelar di Hotel Bintang, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/16).

Menurut dia, ramainya perdebatan mengenai pemimpin yang dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lebih karena tidak memahami tafsir dan asbabunnuzul dari ayat yang dijadikan dalil.

Misalnya, Ayat 51 Surat Al Maidah, kata dia, merujuk tafsir terdahulu. Yang dimaksud dalam ayat itu bukan untuk pemimpin, seperti gubenrur, melainkan karena konteks saat itu yang sedang dalam kondisi perang.

KH Ahmad Ishomuddin merasa perlu menyampaikan imbauan itu, karena sekarang ini banyak beredar isu dan wacana di pemberitaan, terutama di media sosial, yang begitu gampang mencaci seseorang dan berkomentar kasar dengan argumentasi SARA.

"Sangat banyak komentar yang tidak santun dan tidak sesuai dengan Pancasila. Ini tentu bertentangan dengan agama kita. Demokrasi belum baik di negara ini. Buktinya, kalau mau hebat caranya dengan melakukan kampanye hitam, mencari kesalahan orang lain. Maka, kemudian politik kita bercitra buruk, menjadi negatif, tergambar sebagai dunia hitam yang perlu dihindari," ujarnya.

Bagi NU, kata dia, dalam menyikapi momentum demokrasi seperti pilkada, terlebih seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, adalah agar demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Karenanya, dia mengimbau agar dalam berdemokrasi jangan menggunakan isu SARA sebagai alat untuk menyerang lawan politik dan menjatuhkannya.

"Isu SARA sama sekali tidak diperkenankan untuk digunakan dalam rangka mendiskreditkan orang lain. Kita menjunjung tinggi budaya dan adab. Tidak boleh merendahkan pihak lain untuk suatu kemenangan politik. Tidak boleh menyerang dengan SARA untuk mengalahkan lawan politik. Itu melanggar UUD 1945," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ishomuddin kemudian menyampaikan perihal ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang belakangan dianggap menistakan Alquran.

Ishomuddin yang mengaku telah melihat secara utuh rekaman tersebut menilai bahwa tidak ada niat dari Ahok untuk menistakan kitab suci umat Islam.

"Saya setelah melihat utuh videonya. Beliau (Ahok) tidak mempunyai niat untuk melecehkan, karena secara logika tidak mungkin orang yang sedang mencalonkan kemudian melecehkan. Jadi, tidak masuk akal kalau itu berniat melecehkan," katanya.

Terhadap semua pihak, Ishomuddin juga mengajak agar dalam berdemokrasi dan hidup bernegara tidak mudah untuk menyesatkan seseorang serta dengan begitu mudah menuding seseorang dengan sebutan telah melakukan penistaan.

Lebih baik, kata dia, ketika mendengar atau membaca suatu informasi terlebih dahulu tabayyun atau melakukan klarifikasi untuk memperoleh suatu informasi yang diyakini benar.

"Oleh karena itu, kegiatan politik kita harus dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta dengan tidak membenturkan agama. Hal itu hanya akan membahayakan negara kita. Kalau ada berita apa pun, tabayyun atau klarifikasi.

Jangan kita hanya baru membuka Twitter, WhatsApp, atau BBM, setiap berita yang mengandung dua kemungkinan benar atau salah, maka harus dicek lagi. Klarifikasi," jelasnya.

Di tempat sama, Katib Syuriah PWNU Jakarta KH Ahmad Zahari juga menyampaikan, NU DKI tidak pernah mewajibkan warganya untuk mendukung salah satu calon.

Dia mengajak warga NU untuk secara sadar menggunakan hak pilih dan memilih berdasarkan rekam jejak serta program-program calon.
 
sumber : islamnkri.com

Uang Hasil Sertifikasi Produk Halal Yang Dipungut MUI Rp 480 T Dikemanakan ?

Mediaone.id - Jakarta, Banyak pihak meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) ditunda. Alasan yang disampaikan sangat banyak dan mendasar.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Baghowi meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) ditunda.

Karena jika dipaksakan, dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak masalah.

Selain menimbulkan persaingan usaha, publik akan mempertanyakan siapa yang akan memungut uang hasil sertifikasi halal yang totalnya mencapai Rp 480 triliun dalam lima tahun?

Menurut Baghowi, masa berlaku sertifikasi halal adalah 3 tahun, dan harus mulai mengurus perpanjangan sejak 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.

Jadi, dalam lima tahun, pengusaha harus dua kali mengurus surat halal. Sekali pengurusan biayanya sebesar Rp 6 juta, sehingga bila ditotalkan bisa mencapai Rp12 juta dalam lima tahun.


Jika angka ini dikalikan dengan 40 juta pengusaha, maka hasil yang ditarik dari masyarakat dalam lima tahun mencapai Rp480 triliun.

Oleh karena itu, saat ini DPR masih menggodok tentang siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi terhadap kehalalan suatu produk, yang selama ini masih dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Dalam pembahasan, MUI meminta dialah yang memegang sertifikasi dan negara hanya mengurus administrasi saja. Itu tarikan yang masih alot dalam pembahasan RUU,” imbuhnya.

Karena MUI adalah organisasi masyarakat, maka menurut Baghowi, MUI tidak berhak melakukan penarikan terhadap uang dari masyarakat sebesar Rp 480 triliun tersebut.

Yang berhak menarik uang dari masyarakat hanya negara. Bahkan, ia menilai jika kehalalan adalah sebagai urusan agama, maka bukan hanya MUI saja yang paham soal agama.

“Kan juga masih ada Muhammadiyah, dia juga punya ahli-ahli agama,” ungkap Baghowi. Seperti dikutip dari laman islamnkri.com

Baghowi mengungkapkan, Kementerian Kesehatan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU JPH dan hanya melibatkan Kementerian Agama sebagai wakil dari Pemerintah. Ia berpendapat sebaiknya negara melakukan penguatan-penguatan terlebih dahulu.

Karena nantinya, daerah pun juga akan terkena dampak dari aturan ini.

“Harus ada pengawas di daerah. Kalau belum ada, kan harus melakukan pelatihan juga. Anggaran kita belum kuat, pengusaha juga belum kuat,” katanya

Tiga Syarat Dari Din Syamsuddin Untuk Bisa Menerima Maaf Dari Ahok

Mediaone.id - Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Din Syamsuddin menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk kategori penodaan agama.

Din mengaku telah menonton video utuh pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu sebelum mengambil kesimpulan tersebut. Kendati begitu, Din mengimbau kepada semua pihak untuk tidak perlu membalas kekerasan verbal yang telah dilakukan oleh Ahok tersebut.

"Saya harus ingatkan sekali lagi, Islam harus memberikan maaf, tetapi dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Ahok. Harap kalimat saya ini jangan dipotong ya. Umat Islam harus memberikan maaf kepada Ahok dengan beberapa persyaratan yang harus dilakukan Gubernur DKI tersebut. Jadi, Ahok diberikan maaf dengan syarat," kata Din di Nusa Dua, Bali, Rabu 12 Oktober 2016.

Inilah syarat yang diajukan Din Syamsuddin:

(1) Pertama: Ahok harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Sebab, itu telah menimbulkan reaksi di kalangan umat Islam di seluruh Indonesia.

Untuk permintaan maaf yang telah dilakukan Ahok pada Senin (10/10) kemarin, Din menilai hal itu dilakukan bukan atas dasar kesadaran diri. Ahok seperti masih belum menerima jika ucapannya itu ternyata sudah memasuki wilayah kesucian agama tertentu, dalam hal ini Islam.

"Seorang pemimpin siapa pun dia, tidak

perlu masuk terlalu jauh di wilayah suci sebuah agama. Dan, ini dilakukan Ahok," kata Din.

(2) Persyaratan kedua yang mesti dilakukan Ahok adalah memberi jaminan untuk tidak mengulang hal sama di kemudian hari. Sebab, kata-kata yang dilontarkan Ahok saat bertemu warga di Kepulauan Seribu itu sering diucapkan Ahok di berbagai kesempatan berbeda.

"Saya harus mengklarifikasi hal ini dan saya tidak mau masuk ke hal yang politis. Kepada saya ditunjukkan rekaman lain yang dilakukan Ahok, bukan hanya di Kepulauan Seribu saja, tetapi sudah seringkali dilakukan di tempat lain,” ujar Din.

Din mengaku sudah berkali-kali mempelajari beredarnya tayangan video, baik yang sudah diedit, potongan editing, maupun rekaman video yang utuh atau yang belum diedit. Menurut Din, tidak bisa dipungkiri jika di sana terjadi pelecehan dan penistaan agama yakni kitab suci umat Islam. “Tetapi Islam memang harus memaafkan Ahok," kata Din.

(3) Persyaratan ketiga adalah proses hukum terhadap kasus ini harus tetap berjalan. Menurut Din, kasus ini bukan delik aduan, yang mewajibkan adanya aduan terlebih dahulu agar diproses lebih lanjut. Menurutnya, tanpa adanya aduan dari siapapun, kepolisian bisa memproses kasus ini.

"Memang berat bagi kepolisian untuk memproses kasus ini. Tetapi, mau tidak mau, harus dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merasa kitab sucinya dilecehkan dan demi menjaga kondusifitas dan keharmonisan umat beragama," kata Din

Source : portalpiyungan.com

Katanya Mau Direnovasi, Masjid Situs Mandar Ini Kini Tinggal Rangka

Foto : ridwanmandar.blogspot.co.id
Mediaone.id - Polewali Mandar,  Salah satu situs bersejarah Tanah Mandar yakni Masjid Abadan yang terletak di Desa Lambanang, Pambusuan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kini hanya menyisahkan rangkanya. Pembongkaran situs kebanggaan Mandar dalam sejarah Islam sungguh sangat memprihatinkan banyak pihak. 

Pemusnahan cagar budaya seperti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan di tanah Mandar, sebelumnya juga pernah dilakukan pembongkaran pasar Pambusuang, namun hal itu tidaklah terlalu meresahkan hati para masyarakat setempat. Berbeda dengan peristiwa yang baru terjadi ini, dimana Lambanang yang notabene 100% berpenduduk muslim telah membiarkan Masjid bersejarah itu dibongkar dengan dalih renovasi total.

Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Menunjuknya gampang-gampang susah. Disebut gampang sebab jelas siapa yang bertanggung jawab. Disebut juga susah, bahwa pihak yang bertanggung jawab itu akan lempar tanggung jawab. Yang jelas banyak unsur atau stakeholder yang terlibat di dalamnya. Mulai dari masyarakat (khususnya di Desa Lambanang), budayawan, pemerhati sejarah Mandar, sejarawan, pemerintah (dalam hal ini dinas kebudayaan, baik kabupaten maupun provinsi), dan Yayasan ASA.

“Mesjid dirubuhkan beberapa bulan lalu, setelah bulan puasa. Nanti akan dibangun mesjid baru, akan ditempati untuk penghafal Al Quran. Nanti Asri Anas yang akan bantu. Dulu sering ke sini, tapi setelah dibongkar, belum pernah datang lagi. Tapi sering kirim uang untuk biaya pembongkaran,” kata orang di rumah Kepala Desa Lambanang, kemarin (Kamis 13 Oktober). Informasi tersebut senada dengan masyarakat di sekitar Mesjid Abadan, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari jalan trans Sulawesi.

Menurut beberapa informasi, baik dalam beberapa pustaka maupun yang tertulis di papan penunjuk arah, Mesjid Abadan adalah mesjid tertua di Mandar. Menurut penunjuk arah, mesjid tersebut didirikan oleh K. H. Musyafta Bullah atau Annangguru Malolo pada tahun 1608 masehi. Ada juga yang mengatakan bahwa mesjid dibangun Al Adiy, seorang penganjur Islam yang bergelar Guru Gaqde.

Islam masuk di Mandar, beberapa referensi menyebut, pada abad ke-16. Bisa saja terjadi masa sebelum itu. Tentang cerita masuknya penganjur Islam di Mandar tertulis dalam Lontara Balanipa. Masuknya Islam di Mandar dipelopori oleh Abdurrahim  Kamaluddin yang juga dikenal sebagai Tosalamaq Dibinuang.  Ia mendarat di pantai Tammangalle Balanipa. Orang pertama yang memeluk Islam ialah Kanne Cunang Maraqdia ‘Raja’ Pallis, kemudian Kakanna I Pattang Daetta Tommuane, Raja Balanipa ke-4. Menurut Lontara Gowa, masuknya Islam di Mandar dibawa oleh Tuanta Syekh Yusuf (Tuanta Salamaka).

Pendapat lain, menurut salah sebuah surat dari Mekah, masuknya Islam di Sulawesi (Mandar) dibawa oleh Sayid Al Adiy bergelar Guru Gaqde berasal dari Arab keturunan Malik Ibrahim dari Jawa (yang makamnya juga disebut ada di Lambangang). Pendapat yang kedua diatas secara tidak langsung ditolak oleh Dr. Abu Hamid yang dalam penelitiannya (diterbitkan oleh Yayasan Obor, Jakarta) menyimpulkan bahwa Syekh Yusuf Tuanta Salamaka tidak pernah kembali ke Sulawesi Selatan sejak kepergiannya ke Pulau Jawa sampai dibuang ke Kolombo Srilanka, kemudian ke Afrika Selatan dan meninggal di sana.

Meski ada beberapa informasi tentang masuknya Islam di Mandar, tapi catatan detail tentang Mesjid Abadan belum pernah ditemukan. Tapi cerita rakyat di Lambanang meyakini demikian. Dari aspek sejarah atau arkeologi bisa jadi, apalagi bila membandingkan mesjid-mesjid tua yang ada di Mandar. Dengan kata lain, mesjid tertua yang tersisa saat ini (sebelum pembongkaran) memang Mesjid Abadan. Di beberapa kampung kuno di Mandar, khususnya di Balanipa, mesjid klasiknya sudah pada hancur atau digantikan dengan bangunan baru. Salah satu mesjid tua yang pernah saya lihat ada di Dusun Maqdang, Desa Todang-todang, tapi sewaktu saya ke sana tahun lalu, juga sudah diganti dengan bangunan baru.

Sejatinya ada banyak mesjid kuno atau klasik di tanah Mandar. Yang paling terkenal dan dianggap sebagai mesjid pertama adalah Mesjid Abadan. Sebelum dihancurkan (alasannya direnovasi) mesjid itu memang tinggal menunggu rubuh, bertahun-tahun tak digunakan lagi. Pernah ada konflik antar masyarakat Lambanang, yang menghasilkan dua kubu: merenovasi mesjid atau bangun mesjid baru. Yang pro mesjid baru berpendapat lokasi mesjid tua rawan longsor, jadi jangan di situ lagi dibangun. Di kubu yang lain berpendapat mesjid itu warisan nenek moyang. Kabarnya nyaris pernah terjadi “baku parang” antar kubu tersebut, tapi itu tidak terjadi sebab kelompok yang pro pelestarian mesjid tua “mengalah” untuk kemudian meninggalkan Lambanang. Mereka banyak bermukit di Desa Galung Tulu, di mulut jalan yang mengarah dari Lambanang ke jalan trans Sulawesi.

Menurut budayawan Mandar, Bapak Suradi Yasil, pengerusakan Mesjid Abadan Lambanang bisa dikatakan bencana nasional. “Peristiwa ini tragedi luar biasa. Bencana nasional. Mesjid itu adalah bukti sejarah masukanya Islam di Nusantara. Ketika itu dirusak, yang terlibat harus bertanggung jawab. Harus ada penegakan hukum. Amat jelas mesjid itu dilindungi undang-undang, selain juga menjadi bagian tidak terpisahkan sejarah Mandar itu sendiri sebab kita saat ini, orang Mandar, bisa dikatakan semuanya memeluk Islam,” kata Bapak Suradi Yasil.

Sebab Mesjid Abadan adalah cagar budaya, untuk tujuan pelestariannya, yang dilakukan bukanlah mengganti dengan bangunan baru. Tapi semacam restorasi, yakni memperbaiki bagian-bagian yang rusak tapi tetap mempertahankan bagian-bagian yang menjadi unsur masa lalunya. Proses restorasi pun tidak sembarangan. Harus melibatkan ahli arkeologi, sebab merekalah yang berhak (secara keilmuan) untuk menentukan mana bagian yang bisa dibongkar/diganti maupun desain yang akan digunakan. Sebaliknya yang terjadi pada Mesjid Abadan, sama sekali tak melibatkan pihak arkeologi. Sekali lagi, ini ironi luar biasa, memalukan. Bencana. Harus ada yang bertanggung jawab atas persoalan ini!.

Video Goyangan Wanita Hamil Seksi Dan Cantik Jadi Viral Di Facebook

Mediaone.id - Kebanyakan ibu saat dalam kondisi hamil merasa takut untuk melakukan aktivitas yang berat, tidak salah memang selain membahayakan dirinya juga akan dikawatirkan pada kesehatan calon bayinya.

Berbeda dengan wanita hamil yang super cantik ini, meski dalam kondisi perut yang udah hampir 'menetas' namun ia tetap agresif, mahir dan lincah melakukan sebuah gerakan yang terbilang cukup berbahaya bagi kandungannya. 

Untuk lebih jelasnya silahkan sobat simak videonya berikut :

inilah 8 Kesalahan Nusron Wahid Saat Bicara 8 Menit di ILC,

Mediaone.id - Meskipun dengan gaya Arogan mengklaim “saya sampaikan ini dengan kebenaran”, ternyata sejak awal bicara di ILC, banyak kesalahan dalam ucapan Nusron Wahid.

8 menit bicara, ternyata ada 8 kesalahan Nusron Wahid. Rata-rata ada satu kesalahan pada setiap menit.


1. Umat Islam Biasa Salah Paham atau Pahamnya Salah


Di awal paparannya, Nusron Wahid mengatakan: “Umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam selalu disebabkan oleh dua hal; kalau nggak salah paham ya pahamnya salah”

Benarkah umat Islam biasa ramai dalam konotasi negatif? Dan ramainya karena salah paham atau pahamnya salah? Seakan-akan umat Islam jarang benar. 

Mari kembali membaca sejarah. Sejak zaman Rasulullah, umat Islam membalikkan kondisi zaman dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang gemilang. Ketika Eropa masih mengalami masa kegelapan (dark age), umat Islam telah mencapai kemajuan dan kejayaan; mulai dari perekonomian hingga sains.

Di Indonesia, Islam masuk dan menyebar dengan cepat melalui dakwah damai Wali Songo. Bukan dibawa oleh penjajah dan tanpa kekerasan. Lalu ketika ada penjajahan, dengan diiringi takbir, umat Islam-lah yang mengusir penjajah. 

Hingga saat ini, kaum minoritas juga terlindungi oleh umat Islam di Indonesia. Berbeda jauh dengan negeri-negeri yang ketika umat Islam minoritas, lalu terzalimi seperti di Rohingya.


2. Teks apa pun bebas tafsir


Selanjutnya Nusron Wahid mengatakan: “Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir. Bebas makna. Yang namanya Al Quran yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya. Bukan Majelis Ulama Indonesia.”

Teks apa pun bebas tafsir? Lalu yang dimaksud adalah, Al Quran bebas tafsir sehingga siapa pun bebas menafsirkannya karena yang paling tahu tentang Al Quran adalah Allah dan RasulNya?

Justru karena yang paling tahu tentang Al Quran adalah Allah dan RasulNya, maka Al Quran tidak bebas tafsir dan tidak bebas makna. Tetapi tafsirnya harus sesuai dengan firman Allah (Al Quran) dan sabda Rasulullah (hadits). Dan yang paling tahu tentang Al Quran dan hadits adalah para ulama. Bukan sembarang orang. Dan karenanya ada syarat yang berat bagi seseorang (ulama) yang ingin menjadi mufassir Al Quran. 

Tidak lantas dengan alasan bebas tafsir siapapun boleh menafsirkan lalu tidak ada benar dan salah. Sampai-sampai Ibnu Katsir mencantumkan hadits ini di muqaddimah tafsirnya:

Dalam hadits disebutkan,


مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ


“Barangsiapa berkata tentang Al Qur’an dengan logikanya (semata), maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka” (HR. Tirmidzi)


3. MUI harus tabayun dengan memanggil Ahok


Nusron Wahid dengan melotot menyebut MUI harusnya tabayun dengan memanggil Ahok sebelum mengeluarkan sikap resmi. (Baca: MUI Keluarkan Sikap Resmi Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51)

Benarkah setiap non muslim yang melecehkan Islam harus ditanya apa maksud sesungguhnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu? Ternyata tidak. Ketika Abu Lahab melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Rasulullah, Allah tidak memerintahkan Rasulullah memanggilnya untuk tabayun. Namun Allah langsung menurunkan surat Al Lahab.

Ketika orang-orang Yahudi di Madinah berkhianat, mereka juga tidak dipanggil oleh Rasulullah untuk ditanya apakah maksud mereka berkhianat. Karena tentu mereka akan mengelak.

4. Yalunahum yalunahum yalunahum yalunahum

Nusron Wahid mengatakan: “Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadits Nabi. Nabi pernah mengatakan, khairul quruuni qarni tsummal ladziina yaluunahum tsummal ladziina yaluunahum tsummal ladziina yaluunahum yalunahum yalunahum yalunahum.”

Nusron Wahid mengatakan itu dengan maksud menunjukkan bahwa di zaman khalifah Abbasiyah ada gubernur non muslim dan ia mengklaim zaman itu zaman terbaik.

Adakah hadits seperti yang disebutkan Nusron Wahid itu? Yang adalah “khairul quruuni qarni tsummal ladziina yaluunahum tsummal ladziina yaluunahum” menunjukkan bahwa sebaik-baik masa adalah masa Rasulullah (sahabat), kemudian masa tabi’in dan kemudian masa tabi’ut tabi’in.


5. Gubernur non muslim pada masa Abbasiyah


Nusron Wahid menceritakan bahwa pada masa Abbasiyah, Khalifah ke-16 Al Mu’tadid Billah menunjuk non muslim (Kristen) bernama Umar bin Yusuf menjadi Gubernur di Irak. Dengan contoh ini, Nusron ingin menunjukkan bahwa boleh memilih gubernur non muslim.

“Apakah di waktu itu tidak ada Surat Al Maidah 51? Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al Maidah? Mohon maaf, apakah ulama-ulama yang pada masa itu, kalah shalih kalah alim dengan ulama-ulama hari ini?” kata Nusron sambil melotot.

Mestinya, jika Nusron Wahid konsisten dengan hadits yang ia kutip (khairul quruuni qarni tsummal ladziina yaluunahum tsummal ladziina yaluunahum), cukuplah itu menjadi jawaban. Bukankah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa Al Asy’ari memecat sekretarisnya karena ia Nasrani lalu Umar membaca Surat Al Maidah ayat 51? Lalu kisah pemecatan ini diabadikan Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Mana yang lebih baik, masa Umar yang merupakan masa sahabat atau masa daulah Abbasiyah? Jika Nusron Wahid konsisten, jawaban atas pertanyaan ini akan membuatnya malu untuk berteriak-teriak di depan ulama.


6. Syariat Islam dihormati dalam ranah privat


Apakah pernyataan bahwa syariat Islam harus dihormati dalam ranah privat bukan merupakan bagian dari propaganda sekulerisme? Bukankah dalam ranah publik pun syariat Islam juga harus dihormati?

Kalaupun benar syariat Islam harus dihormati (hanya) dalam ranah privat, mengapa Nusron Wahid mempersoalkan orang yang tidak memilih Ahok dengan alasan Surat Al Maidah ayat 51? Bukankah itu privasi orang tersebut?


7. Ayat Al Maidah tidak ada kaitannya dengan politik


Nusron Wahid mengatakan, “Ayat Al Maidah (51) tidak ada kaitannya dengan politik”

Apakah kaitannya dengan ekonomi? He he


8. Al Maidah 51 multi tafsir


Nusron Wahid mengatakan, "Al Maidah 51 multi tafsir"

Cobalah buka tafsir-tafsir yang menjadi rujukan umat Islam? Mulai dari Ibnu Katsir, Ath Thabari, Al Maraghi, hingga Fi Zhilalil Quran dan Tafsir Al Azhar. Di manakah letak multi tafsirnya? [Ibnu K/Tarbiyah.net]

Bayar 1 Juta, Ketua Pengadilan Agama Yang Kepergok Sekamar Pria Lain Dilepaskan

Mediaone.id - Satpol PP Padang Panjang akhirnya melepaskan Ketua Pengadilan Agama di Sumatera Barat yang tepergok dengan pria idalam lain (PIL). Satpol PP melepaskan karena wanita itu telah membayar denda Rp 1 juta.

Ketua Pengadilan Agama itu ditangkap saat sedang sekamar dengan lelaki lain di sebuah hotel di Bukittinggi akhir pekan lalu. Satpol PP dan aparat terkait yang tengah menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) pun memprosesnya.

"Dia bayar denda Rp 1 juta kerena yang bersangkutan mengakui kesalahannya," kata Kepala Satpol PP Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Syafnir saat dihubungi detikcom, Rabu (12/10/2016).

Kepada aparat, Ketua Pengadilan Agama itu berdalih pria yang bersamanya adalah suami siri atau telah dinikahi secara agama tetapi belum dicatatkan ke KUA. Statusnya sendiri ia masih menjadi istri orang lain.

"Perceraian mereka masih dalam proses sidang," ucap Syafnir.

Bisa jadi, Ketua Pengadilan Agama itu bisa lolos dari Satpol PP, tetapi Mahkamah Agung (MA) tidak tinggal diam. Sebab Badan Pengawas MA telah memerintahkan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menyelidiki lebih lanjut kasus itu. Apakah ada pelanggaran etik hakim atau tidak.

"Badan Pengawas MA sudah menginstruskikan Ketua Pengadilan Tinggi untuk mendengarkan kepastiannya, apa betul-betul terjadi," ucap juru bicara MA hakim agung Suhadi.

Source : detik.com

HIna Al-Qur'an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nyatakan Sikap Untuk AHOK


Mediaone.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum.

Pernyataan sikap ini diteken oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar. Abbas pada Selasa (11/10/2016). Ada 5 sikap yang dinyatakan dan 5 poin rekomendasi yang diajukan MUI. 

"Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum," demikian bunyi pendapat dan sikap keagamaan MUI. 


Sepertidikutipdari detik.com, Berikut isi lengkap dari Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia: 


Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. 

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. 

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum 


DR. KH. MA'RUF AMIN 
Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

Jadi sekarang masyarakat muslim tinggal menunggu bagaimana respon aparat yang dimaksudkan oleh MUI di atas, apakah mampu menjalankan tugasnya secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional. 

 


tes